RELATIF.ID, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo kini tengah menelusuri aliran dana sebesar Rp9 miliar yang dianggarkan untuk aset dinas di lingkungan pemerintah daerah pada tahun anggaran sebelumnya.
Langkah itu diambil menyusul temuan sejumlah kendaraan dinas yang belum memenuhi kewajiban pajak, serta kondisi kendaraan yang tak layak pakai saat apel aset di Sport Centre Limboto pada Senin (14/4/2025).
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan, pemeriksaan saat ini masih pada tahap cek fisik kendaraan. Namun setelah ini, pihaknya akan melanjutkan ke tahap administrasi untuk menelusuri lebih dalam ke mana saja dana yang sebesar itu mengalir.
“Nanti ketahuan di situ. Kita lihat apakah untuk perbaikan, untuk pajak, dan sebagainya. Ini baru cek fisik, setelah itu kita panggil OPD-nya dan telusuri lewat administrasi,” ujar Sofyan.
Sofyan menegaskan seluruh pajak kendaraan dinas ditanggung oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, ada skema penalangan oleh masing-masing OPD yang kemudian diganti melalui kas daerah. Namun, penanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah.
“Kalau ada kendaraan pelat merah tapi digunakan untuk kepentingan pribadi, itu pelanggaran. Harus jelas siapa yang pakai dan di mana digunakan,” katanya.
Dari anggaran Rp9 miliar tahun lalu, Sofyan mengungkapkan, sekarang ini ada anggaran Rp8 miliar, dan yang dicairkan baru sekitar Rp1 miliar.
“Berarti masih ada Rp7 miliar. Kita akan telusuri masing-masing OPD, berapa yang masuk ke mereka, dan bagaimana realisasinya,” ucap dia.
Dalam proses pendataan, Pemkab juga menemukan kendaraan yang sudah rusak parah, tidak layak pakai, hingga kendaraan yang diduga telah berpindah tangan ke pihak ketiga. Sofyan memerintahkan agar semua kendaraan tersebut difoto dan didata dengan cermat.
“Yang hilang kita belum tahu pasti. Begitu juga kendaraan yang sudah pindah ke pihak ketiga. Hari ini baru cek fisik, nanti kelihatan saat kita masuk tahap administrasi,” katanya.
Ia menyebut, pendataan ini menjadi catatan penting untuk membenahi tata kelola aset di lingkungan Pemkab Gorontalo.
“Aset daerah harus jelas: kapan diperoleh, di mana digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab. Ini dana rakyat, aset negara. Harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sofyan pun tak segan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan aset.
“Kalau menggunakan dana operasional dan tidak bertanggung jawab, pasti kita beri sanksi. Kasihan rakyat,” tukasnya.
Penulis: Beju
