RELATIF.ID, GORONTALO – Proses pemilihan Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Gorontalo (UNIGO) belakangan ini menuai sorotan.
Situasi itu disebut kian memanas setelah beredarnya flyer ajakan pengerahan massa aksi yang diduga dilakukan oleh oknum pendukung salah satu calon dekan.
Padahal, pihak Yayasan belum mengeluarkan keputusan resmi terkait penetapan dekan terpilih. Namun, “aksi nodong keputusan” itu dinilai memicu reaksi dari kalangan alumni.
Dinilai Ada “Ketakutan dalam Kemenangan”
Pernyataan itu disampaikan salah seorang Mahasiswa Magister Hukum sekaligus Alumni Fakultas Hukum UNIGO, Sumargil Sikome, S.H. Dia dengan keras mengkritik munculnya ancaman demonstrasi tersebut.
Sumargil menilai, tindakan tersebut merupakan bentuk kepanikan yang tidak perlu dipertontonkan
“Ini anomali paling memalukan dalam sejarah pemilihan dekan. Bayangkan, posisi sudah diuntungkan, tapi masih gemetaran sampai harus mengancam demonstrasi. Ini mau ikut pemilihan dekan atau mau bikin kerusuhan?” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Sumargil juga menyinggung adanya dugaan intervensi dalam proses rekomendasi, serta isu hubungan kekerabatan antara panitia pelaksana dengan salah satu calon dekan yang menjadi perbincangan di lingkungan fakultas.
Menurutnya, jika memang calon yang didukung memiliki kapasitas dan dukungan kuat, maka tidak perlu menggunakan tekanan massa untuk memengaruhi keputusan pimpinan rektorat maupun yayasan.
“Kalau memang kualitasnya mumpuni, buat apa pakai ancaman demonstrasi? Apa gunanya gelar akademik kalau mentalitas yang dipakai adalah intimidasi?” tegasnya.
Yayasan Diminta Tetap Independen
Lebih jauh, Sumargil juga meminta pihak Yayasan untuk tetap bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan opini maupun gertakan massa.
Ia mengingatkan bahwa Fakultas Hukum tidak seharusnya menjadi arena praktik “hukum rimba” atau sekadar ajang distribusi jabatan berbasis kedekatan keluarga.
“Saya berharap Yayasan tidak gentar terhadap desain opini seperti ini. Jangan sampai Fakultas Hukum dipimpin oleh sosok yang tertib hukum hanya ketika diuntungkan, tetapi reaktif ketika kepentingannya terancam,” pungkasnya. (Beju)
