Korban Kekerasan Seksual Di Gorontalo Nilai Putusan PN Tidak Adil

109

RELATIF.ID, GORONTALO-HG menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri, NH (56), pada 7 Oktober 2022 silam.

SI, suami korban mengatakan kejadian bermula, saat korban dalam keadaan tertidur sambil menyusui anaknya, di ruang tamu dengan kondisi rumah tertutup, tiba-tiba dia kaget karena ada seseorang yang meramas bagian kemaluannya.

“Jadi ti maitua (HG) kaget, langsung badiri ti maitua deng so ba mara-marah deng ba maki-maki pa pelaku (NH) ini, baru pelaku itu langsung pigi,” kata suami korban saat dimintai keterangan oleh sejumlah media, Senin (04/03/2024)

SI (suami korban) menambahkan, kejadian tersebut baru diketahuinya saat setelah dirinya pulang kerja dan mendapatkan laporan dari istrinya. Mendengar pengakuan dari sang istri, SI (suami korban) segera melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami HG ke Polsek Talaga Biru. Namun, kasus tersebut kemudian diarahkan ke Polda Gorontalo dan akhirnya dilimpahkan ke Polres Gorontalo untuk ditindak lanjuti.

Bukan hanya itu saja, SI (suami korban) mengungkapkan kekecewaannya kepada penegak hukum, sebab saat kasus ini dilimpahkan ke Polres Gorontalo, NH (pelaku) saat ditetapkan sebagai tersangka, pelaku tersebut tak juga ditahan oleh Penegak Hukum. Padahal, kata suami korban (SI), kasus ini sudah setahun di Polres Gorontalo.

“Dari Oktober 2022 sampai Oktober 2023 kasus ini ditangani Polres Gorontalo, tapi belum ada kejelasan, terus saya membuat permohonan pendampingan hukum di LBH Rahmat Gobel. Begitu saya didampingi oleh pengacara dari LBH Rahmat Gobel, baru itu kasus ini cepat sekali ke Pengadilan Negeri Limboto,” ujar suami korban.

Lebih lanjut, setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Limboto, pada 4 maret 2024, SI (suami korban), mempertanyakan apa dasarnya Majelis Hakim, sehingga terdakwah dijatuhkan putusan 2 tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah. Padahal, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman selama 4 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah.

“Tentunya sangat kecewa, apalagi sampai dengan saat ini pelaku juga belum ditahan, meskipun sudah divonis, ini bagaimana,” protes suami korban (SI).

Menanggapi hal tersebut, Humas Pengadilan Negeri Limboto, Randa Fabriana Nurhamidin menjelaskan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, dan hakim berwewenang memberikan putusan tanpa terikat oleh siapapun, sekalipun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

“Itu wewenangnya hakim, sementara JPU hanya punya wewenang menuntut,” jelas Randa Fabriana Nurhamidin, Selasa (05/03/2024).

Dengan demikan, kata Randa, untuk alasan belum dilakukannya penahanan, karna dalam undang-undang pidana itu tidak ada kewajiban untuk menahan terdakwa dengan ancaman di bawah 4 tahun penjara, dan terkait penahan itu juga adalah wewenang kejaksaan.

“Jadi yang didakwakan JPU itu kalau tidak salah, Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual pasal 6A dengan penjara maksimal 4 tahun, sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang melakukan tindakan pidana itu bisa ditahan kalau vonis minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun,” pungkas Randa

Pewarta: Beju

You might also like
Verification: 436f61bca2cedeab