RELATIF.ID, GORONTALO___Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin M. Akili tegaskan upaya pencegahan pelanggaran harus menjadi fokus utama dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu Kepada Stakeholder Pemilu di Hotel Damhill, Kota Gorontalo. Kamis, (26/10/2023).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) tersebut juga menyampaikan, bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada tahapan-tahapan pemilu 2024.
Menurutnya, Forum kegiatan seperti ini dapat menjadi wadah untuk saling berdiskusi, serta menampung saran dan masukan sehingga menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam upaya menciptakan strategi pengawasan yang Humanis, Progresif, Atraktif dan Kreatif.
“Sehingga kedepan, potensi pelanggaran yang sudah dipetakan oleh Bawaslu RI bisa kita tindaklanjuti melalui strategi pencegahan dan pengawasan yang bisa diterima oleh semua pihak, dan yang paling penting adalah fokus bawaslu dalam konteks pencegahan itu bisa terealisasi.” jelas Wahyudin.
Dirinya mengatakan, bahwa menjelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan tahapan kampanye, tentu perlu dimasifkan langkah pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran.
” Partai politik diharapkan dapat menyesuaikan pemahamannya terhadap regulasi yang terbaru.” Kata Wahyudin.
Terakhir, Wahyudin berharap Partai Politik dapat berperan aktif dalam melakukan pendidikan politik bagi bacalegnya sehingga selama masa kampanye nanti pelanggaran tidak terjadi, termasuk potensi pelanggaran lainnya yaitu Politik Uang, dan Netralitas ASN.
Untuk diketahui, kegiatan ini turut dihadiri oleh Perwakilan Partai Politik, Komunitas, Media/Pers, Unsur pendidikan dan pemantau pemilu se-Kabupaten Gorontalo serta narasumber dari unsur akademisi/pegiat pemilu.(Win/Relatif.id).
