RELATIF.ID, SULUT – Peringatan keras datang dari pucuk pimpinan Korps Adhyaksa. Jaksa Agung ST Burhanuddin tak lagi memberi ruang bagi jaksa-jaksa nakal yang menyalahgunakan kewenangan dengan “mengemis” proyek kepada pemerintah daerah.
Video pidatonya yang beredar di media sosial menjadi bukti bahwa peringatan itu bukan sekadar gertakan.
“Siapapun Anda, di belakangmu siapa, aku tindak dengan keras,” kata Burhanuddin dalam pidatonya yang disampaikan dalam forum resmi secara daring, Jumat, 28 Februari 2025. Video tersebut diunggah lewat akun resmi Instagram @kejaksaan.ri pada Rabu, 5 Maret.
Dalam pidato yang bernada ultimatum itu, Burhanuddin menegaskan bahwa tidak akan segan mencopot hingga memecat jaksa yang terlibat dalam praktik jual beli proyek.
Ia menyebut tindakan meminta-minta proyek sebagai perbuatan tercela yang mencoreng marwah institusi penegak hukum.
“Saya ingatkan terakhir kali. Tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Coba lakukan itu, dan ingat, akan aku tindak!” katanya.
Tak hanya mengandalkan instruksi, Jaksa Agung bahkan membekali para kepala daerah dengan nomor pribadinya. Tujuannya jelas, membuka jalur aduan langsung jika ada jaksa yang coba bermain proyek.
Burhanuddin juga memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk memperketat pengawasan internal.
Bila ditemukan unsur pidana, ia meminta agar segera dilimpahkan ke Bidang Pidana Khusus untuk proses hukum.
“Saya tidak akan main-main. Saya bosan menerima laporan dari daerah tentang ulah kalian. Jabatan akan saya copot, dan bila perlu, saya pecat!” ujarnya lantang.
Pernyataan tegas itu disambut hangat oleh kalangan aktivis antikorupsi di Sulawesi Utara. Mereka menyatakan siap mengawal proses pengadaan proyek di daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
“Kami akan kawal proses tender dengan ketat. Jika ditemukan jaksa atau oknum APH yang bermain proyek, akan kami laporkan langsung ke Jaksa Agung,” kata Jaino Maliki, Ketua LSM KIBAR Sulut, Jumat, 18 April.
Dukungan juga datang dari Rolly Wenas, LSM INAKOR. Menurut dia, momentum bersih-bersih ini harus dimanfaatkan oleh seluruh jajaran kejaksaan di daerah untuk berbenah.
“Jangan ada lagi jaksa yang menjadi ‘tukang jagal’ dengan dalih kekuasaan. Kami para aktivis akan terus memantau. Jangan coba-coba bermain proyek, kami akan bongkar,” ujarnya.
Burhanuddin menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan kini mencapai 77 persen, angka tertinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya.
Tapi ia mengingatkan, capaian itu hanya bisa bertahan jika seluruh jajaran menjaga integritas dan tanggung jawab.
Dengan demikian, langkah tegas Jaksa Agung itu menjadi alarm keras bagi para oknum nakal di tubuh Adhyaksa.
Dengan dukungan masyarakat sipil di berbagai daerah seperti Sulut, publik kini menanti peringatan itu akan benar-benar menjadi tindakan nyata.
Penulis: Beju
