RELATIF.ID, POHUWATO – Berdasarkan pemberitaan sebelumnya mengenai anggaran operasional Satuan Tugas (Satgas) ahli profesi penambang lokal, membuat anggota DPRD Pohuwato Febriyanto Mardain angkat suara.
Kepada media ini, Rabu (12/7/2023), anggota DPRD Febriyanto Mardain dengan tegas mewarning pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato maupun pihak perusahaan Pani Gold Projects (Pgp) untuk memikirkan anggaran operasional selama tim Satgas berkerja.
Sebab menurut politisi PPP ini, tanggungjawab satgas dalam melakukan verifikasi sangat diperlukan oleh para penambang lokal lebih khusus pihak perusahaan maupun pemerintah daerah.
“Satgas dibentuk berdasarkan surat keputusan (Sk). Kok tiba-tiba mencuat anggaran operasional mereka belum jelas, kalau dipikir mereka bekerja siang malam melakukan verifikasi ribuan lahan milik penambang,” tegas Febriyanto.
Meski biayanya tak seberapa, kata Febriyanto, suar lelah anggota Satgas sangat membantu dalam menyelesaikan polemik ini. Andaikata Satgas tersebut tidak ada, siapa yang bisa menjamin kondusifitas daerah ini.
“Seyogianya, saya meminta perhatian pemerintah ataupun perusahaan.Coba seandainya kalau tidak ada Satgas? bisa lebih rumit lagi dalam menyelesaikan polemik ini,” tambah Febri.
Tidak sampai disitu, jikalau keluhan satgas tersebut belum diindahkan oleh instansi terkait, maka kata febriyanto, pihak DPRD Pohuwato akan melakukan koordinasi dengan dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Meski ini menjadi kewenangan komisi III Dprd Pohuwato, tapi secara pribadi saya berharap akan ditindaklanjuti oleh gabungan komisi yang ada di Dprd itu sendiri. Bukan hanya biaya operasional yang kami tanyakan, tetapi hasil proposal sudah sejauh mana,” tutup Febriyanto.
Pewarta : Guslan Kaco
