RELATIF.ID, POHUWATO _ Pernyataan Direktur Utama PT.PETS dan PT.GSM, Boyke Poerbaya Abidin, mendapat tanggapan pedas dari salah satu penambang lokal Kabupaten Pohuwato.
Sebelumnya, diberitakan Kompas.TV, Boyke Poerbaya Abidin menyebut bahwa kericuhan penambang yang berujung anarkis tersebut, bukan dipicu soal ganti rugi lahan.
“Kami tidak memberikan ganti rugi lahan, tapi kita memberikan tali asih karena kami sadar saudara-saudara kita para penambang diatas itu siap untuk berganti profesi jadi meninggalkan pekerjaan mereka menambang yang notabene juga membahayakan lingkungan apalagi membahayakan diri sendiri menjadi kegiatan yang lebih produktif tapi aman,” kata Boyke di Video Kompas.TV.
Bukan hanya itu, Boyke bilang, bahwa kelompok masyarakat yang melakukan unjukrasa bukanlah kelompok yang mendapatkan undangan pembayaran tali asih.
“Kemarin itu, pada waktu kita mengundang mereka di kantor, itu memang waktunya bersamaan mereka berkumpul. Jadi kelompok yang naik keatas berbuat anarkis itu bukan mereka yang datang ke undangan kami. Yang datang ke undangan kami adalah orang yang terdata dan siap untuk mendengar penjelasan tali asih program ini terkait besarannya kemudian koordinatnya sedangkan orang yang naik keatas ini sama sekali berbeda dengan yang dibawah sana.,” ungkap Boyke.
Sontak, pernyataan Boyke mendapat tanggapan pedas dari seorang penambang, Uten Umar.
Menurut Uten, di tengah-tengah situasi yang sedang mencekam dan menegangkan justru Dirut PT.PETS dan PT.GSM mengeluarkan statement yang menurut Uten tak punya hati nurani.
“Kami dari Aliansi sedang memikirkan solusi terbaik tanpa konflik, justru Boyke selaku direktur utama malah mengeluarkan statement yang seolah tak punya hati nurani, iya menyampaikan kejadian pengrusakan dan pembakaran adalah rangkaian terpisah dari pembayaran tali asih,” tegas Uten kepada media ini, Minggu (24/9/2023).
Lanjut, Uten dengan lugas mengatakan, bahwa kericuhan terjadi akibat kebijakan pihak perusahaan yang telah mengecewakan para penambang itu sendiri.
“Tidak masuk akal kebijakan perusahaan PT. Merdeka Cooper Gold, mereka menginginkan masyarakat untuk keluar dari wilayah konsesi dalam melakukan aktivitas pertambangan dan di alihkan ke profesi lain, tapi justru mereka mau hargai lokasi yang selama ini penambang mencari kebutuhan ekonomi disana di angka rata-rata Rp. 2.500,000- 3,000,000. Inikan analisa goblok, ini penghinaan kepada penambang,” beber Uten Umar.
“Coba kita pakai sistem timbal balik pak Boyke, saya suruh berhenti bekerja di perusahaan dan dia saya kasi uang 3 juta mau tidak dia? Jelas tidak mau karena bekerja di perusahaan ada uang yang di nikmati. Begitupun penambang. Jauh sebelum perusahaan datang penambang sudah lebih dulu menduduki wilayah itu tapi mereka mau di turunkan dengan cara tidak bermartabat,” tandas Uten. (GK)
