RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di Kabupaten Bone Bolango. Ratusan hektare lahan pertanian dilaporkan mengalami kekeringan, sehingga memaksa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango meningkatkan langkah mitigasi guna menjaga produksi pangan sekaligus mengantisipasi lonjakan inflasi daerah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, di Ruang Kerja Bupati, Kamis (16/7/2026).
Bupati Ismet Mile mengungkapkan, hasil identifikasi pemerintah daerah menunjukkan sedikitnya 218 hektare areal persawahan terdampak kekeringan selama sebulan terakhir.
Lahan tersebut tersebar di Kecamatan Kabila, Tilongkabila, dan Suwawa yang selama ini bergantung pada pasokan air dari jaringan Irigasi Alale.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektor pertanian semata.
Jika tidak segera ditangani, penurunan produksi pangan berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan pangan sekaligus mendorong kenaikan harga di pasaran.
“Ini harus menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak langsung pada produksi pertanian. Jika produksi menurun, tentu akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan berpotensi memicu inflasi,” ujar Ismet Mile.
Selain sawah, dampak musim kemarau juga mulai dirasakan pada komoditas pertanian lainnya. Pemerintah daerah mencatat 67 hektare lahan jagung dan 3,4 hektare tanaman cabai mengalami gangguan akibat berkurangnya pasokan air.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mengoptimalkan pemanfaatan pompa air yang telah didistribusikan kepada kelompok tani.
Hingga saat ini, 193 unit pompa air telah dimanfaatkan petani untuk membantu memenuhi kebutuhan irigasi di lahan pertanian.
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Bone Bolango kini berada pada kategori areal agak kering.
Kondisi tersebut tidak hanya mengancam sektor pertanian, tetapi juga meningkatkan risiko krisis air bersih serta potensi kebakaran hutan dan lahan.
Data pemerintah daerah menunjukkan, dampak musim kemarau telah dirasakan di delapan kecamatan yang mencakup 21 desa.
Karena itu, Bupati meminta seluruh unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan serta mempercepat berbagai langkah penanganan agar dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan sektor pertanian tetap produktif,” tandasnya. (Beju)
