RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Dugaan korupsi di Pemerintah Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, semakin menguat.
Dugaan ini muncul setelah pengadaan barang milik Pemerintah Desa Toto Utara, menimbulkan berbagai macam kejanggalan ditengah masyarakat.
Pasalnya, pengadaan barang berupa satu unit komputer dan satu unit laptop itu, diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.
Waktu Pengadaan Barang
Bendahara Desa Toto Utara, Vatra Mahmud, saat diwawancarai Rabu (29/7/2026), mengungkapkan pengadaan satu unit komputer dianggarkan pada November 2025 sebesar Rp13.600.000.
Sementara satu unit laptop, itu dianggarkan pada Desember 2025 sebesar Rp12.000.000.
“Komputer dianggarkan pada November 2025 sebesar Rp13,6 juta dan laptop pada Desember 2025 sebesar Rp12 juta,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, pengadaan kedua perangkat tersebut dilakukan melalui CV HJ yang beralamat di Jalan Rusli Datau, Kota Gorontalo.
“Penyedianya CV HJ, tetapi barangnya baru direalisasikan tahun 2026,” jelas Vatra
Vatra juga menjelaskan, dana pengadaan kedua barang tersebut telah dicairkan kepada pihak penyedia pada Tahun Anggaran 2025.
Namun, hingga penutupan administrasi keuangan desa pada akhir Desember 2025, perangkat komputer dan laptop itu belum diterima oleh Pemerintah Desa Toto Utara.
Dengan demikian, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara proses pembayaran, waktu penyerahan barang, serta pelaksanaan pengadaan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa ditengah masyarakat.
Spesifikasi Barang Diterima Bermasalah
Selain persoalan waktu penyerahan barang, sepesifikasi barang yang diterima pun menjadi sorotan.
Vatra menyatakan adanya dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi barang yang diterima, dengan dokumen perencanaan pengadaan.
Ia menyebut kondisi kemasan barang saat diterima, sudah dalam keadaan sobek.
“Tadi kami lihat spesifikasinya tidak sama dan dusnya sudah ada tanda sobek,” terangnya.
Penyebab Munculnya Kejanggalan
Persoalan ini mencuat setelah beredarnya video Kepala Desa Toto Utara nonaktif, Ramla Djafar, bersama suaminya.
Video tersebut memperlihatkan keduanya diduga memasuki Kantor Desa Toto Utara sambil membawa satu unit komputer dan satu unit laptop, pada Selasa (28/7/2026).
Atas kejadian itu, pengadaan komputer dan laptop milik Pemerintah Desa Toto Utara menjadi sorotan masyarakat.
Predikat Desa Anti Korupasi
Hingga saat ini, persoalan itu masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, proses pembayaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga barang yang diterima pemerintah desa.
Dan bila nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan keuangan desa maupun indikasi kerugian negara, maka penanganannya menjadi kewenangan aparat pengawas dan aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku.
Sorotan terhadap persoalan ini pun semakin besar karena Desa Toto Utara sebelumnya dikenal sebagai salah satu desa yang menyandang predikat Desa Anti Korupsi.
Secara umum, “Predikat Desa Anti Korupsi” diketahui merupakan komitmen pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran yang transparansi, akuntabilitas, dan terintegritas.
Meski begitu, masyarakat terus menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Desa Toto Utara maupun pihak penyedia terkait polemik pengadaan barang tersebut agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar. (Beju)
