RELATIF.ID, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Pusat resmi melaporkan dugaan gratifikasi yang melibatkan seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo berinisial MY ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Rabu, (12/3/2025) di Jakarta.
Koordinator BEM Nusantara Pusat, Bidang Hukum dan HAM, Almisbah, menyatakan bahwa laporan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mengawal integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Dugaan praktik gratifikasi ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan,” ujar Almisbah kepada media ini.
Pihaknya menilai, bahwa praktik gratifikasi ditubuh DPRD telah menunjukkan ketidak bermoralnya lembaga legislatif yang notabenenya adalah lembaga terhormat. Oleh karena itu, BEMNUS menuntut Aparat Penegak Hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.
“Kami menilai ini sebagai tindakan tidak bermoral yang harus segera diusut tuntas oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
Menurutnya, oknum anggota legislatif yang diduga menerima sejumlah uang dari PT. Pets, itu demi kepentingan pribadinya.
Almisbah mengungkapkan, bukti-bukti terkait dugaan keterlibatan MY dan PT. Pets telah diserahkan ke KPK dan Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Sudah seharusnya aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi,” tegasnya.
Terakhir, dalam pernyataannya, Koordinator Nasional BEM Nusantara Bidang Hukum dan HAM itu menegaskan, bahwa laporan ini juga menjadi peringatan keras bagi pejabat lainnya agar tidak menyalahgunakan wewenang mereka dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Penulis: Beju
