RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR sebagai kanal resmi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik.
Penguatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi pengelolaan layanan SP4N-LAPOR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang digelar di Aula Tolopani Bappeda Litbang, 24–25 September 2026.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango, Sukriyanto Katili, mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam menerima, mengelola, memantau hingga menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara daring melalui laman lapor.go.id.
Menurut Sukriyanto, SP4N-LAPOR memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dari mana pun dan terkait berbagai persoalan pelayanan publik. Aduan tersebut kemudian diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
“SP4N-LAPOR dibentuk untuk mendorong kebijakan yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun tetap dapat disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang,” jelas Sukriyanto.
Ia menegaskan, pengelolaan pengaduan tidak lagi dapat dipandang sebagai pekerjaan administratif semata. Respons dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat juga menjadi bagian dari kinerja instansi pemerintah.
Hal ini berkaitan juga dengan penilaian Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) maupun Reformasi Birokrasi (RB), termasuk indikator tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang diselesaikan melalui LAPOR.
“Pengelolaan pengaduan yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sekaligus menjadi alat ukur maturitas layanan publik di daerah kita,” ungkapnya.
Sukriyanto menyebut sedikitnya terdapat tiga manfaat utama dalam pengelolaan SP4N-LAPOR.
Pertama, proses pengaduan menjadi lebih efisien karena dikelola secara terpusat dan terkoordinasi. Kedua, seluruh pengaduan terdokumentasi secara digital sehingga lebih mudah ditelusuri dan memperkuat pertanggungjawaban.
Ketiga, terdapat mekanisme kontrol dan pemantauan untuk memastikan setiap laporan mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah tidak hanya dapat mengetahui persoalan yang disampaikan masyarakat, tetapi juga memantau bagaimana perangkat daerah merespons dan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Keberadaan SP4N-LAPOR juga menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang lebih terbuka dan responsif. Aduan masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai laporan, tetapi dapat menjadi masukan untuk mengetahui bagian pelayanan yang masih perlu diperbaiki,” paparnya.
Sukriyanto mengingatkan, keberhasilan SP4N-LAPOR tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi. Hal yang lebih penting adalah keseriusan setiap unsur pemerintahan dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan yang masuk.
Dengan demikian, pengaduan masyarakat tidak berhenti sebagai data dalam sistem, tetapi menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perbaikan pelayanan pemerintah daerah.
“Pengelolaan pengaduan adalah tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango,” tandasnya. (Beju)
