RELATIF.ID, Kabupaten Gorontalo – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, meminta seluruh camat dan organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kestabilan daerah.
Arahan tersebut disampaikan Sugondo saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari potensi penyebaran paham terorisme, aktivitas pertambangan ilegal, hingga penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.
Menurut Sugondo, menjaga kondusivitas daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Pemerintah daerah, termasuk camat dan aparatur di tingkat desa, juga harus memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah indikasi penyebaran paham terorisme yang disebut mulai menyasar kalangan pelajar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sugondo mendorong penguatan koordinasi dengan TNI dan Polri serta pelaksanaan edukasi kepada generasi muda.
“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Kewaspadaan dan kepedulian seluruh jajaran harus terus dipertajam,” tegas Sugondo.
Ia juga merencanakan kegiatan apel dan deklarasi antiterorisme yang melibatkan para pelajar sebagai bagian dari upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran terhadap bahaya paham radikal.
Selain persoalan keamanan, Sugondo menyoroti aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan di sejumlah wilayah Kabupaten Gorontalo.
Ia meminta pemerintah kecamatan tidak mengabaikan aktivitas tersebut dan segera memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi pelanggaran di wilayah masing-masing.
Menurutnya, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum, konflik sosial, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
Perhatian berikutnya diarahkan pada penggunaan media sosial di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Sugondo mengingatkan seluruh pejabat dan ASN agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama terkait program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun isu politik yang berkembang.
Ia menegaskan, setiap aparatur pemerintah perlu mengedepankan komunikasi dan klarifikasi sebelum menyebarkan atau menanggapi informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
“Jangan sembarangan membuat pernyataan atau mengeluarkan komentar. Kita harus lebih berhati-hati, mengedepankan komunikasi dan klarifikasi, serta tidak mudah terjebak pada isu yang belum tentu benar,” pesannya.
Sebagai tindak lanjut, Sugondo meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, camat, hingga aparatur desa mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut diperlukan untuk menangkal informasi bohong sekaligus menjaga agar pelaksanaan program prioritas pemerintah tidak terganggu oleh kesalahpahaman.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh isu, dan bersama-sama menjaga stabilitas daerah,” tandasnya. (Beju)
