RELATIF.ID, GORONTALO__Berlatar belakang aktivis dan juga kebiasaan dekat dengan rakyat membuat Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira mampu kendalikan suasana aksi unjuk rasa Dari Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan damai dan lancar. Kamis (03/09/2026).
Adapun kedatangan puluhan masyarakat dari Kecamatan Mootilango yang dipimpin Taufik Buhungo dan Ronal Lasena tersebut guna meminta pihak DPRD untuk berkoordinasi dengan pihak penegak hukum agar menertibkan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Pilomonu Dusun Pasir Putih.
Pasalnya, saat ini akibat pertambangan ilegal yang mengunakan alat berat tersebut ribuan hektar lahan pertanian masyarakat terdampak akibat tercemarnya aliran sungai karena sedimentasi aktivitas pertambangan ilegal.
Olehnya berkaitan dengan tuntutan masyarakat ini, Zulfikar Usira dengan gaya khasnya mampu menenangkan masyarakat dengan kalimat – kalimat sejuk dan mudah dipahami masyarakat pendemo.
“Saya ini mewakili lembaga dan juga sebagai wakil dari seluruh masyarakat olehnya menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua yang telah menyampaikan aspirasi, yang pastinya apa yang menjadi aspirasi ini sebelumnya kami telah berkoordinasi dengan pihak penegak hukum dan sudah ada alat berat yang diamankan dari lokasi”,kata Zulfikar.
Namun tak berhenti di situ, Zulfikar juga dihadapan perwakilan Massa aksi yang diterima di ruangannya menegaskan, bahwa memerintahkan anggota DPRD perwakilan dari Boliyohuto Cs agar turun lapangan.
“Untuk tuntutan atau aspirasi masyarakat ini akan menjadi acuan dalam mengambil keputusan atau koordinasi kedepannya dan untuk beberapa perwakilan DPRD yang dari wilayah Boliyohuto Cs akan diminta turun untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi pertambangan.” Tegasnya.
Zulfikar juga menaruh perhatian lebih terhadap normalisasi sungai atau irigasi akibat sedimentasi aktivitas pertambangan tersebut.
” Yang pasti masalah Petani ini harus ditindaklanjuti karena ini berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Berkaitan dengan penanganan irigasi akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang mana sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan. Jika ini menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten maka akan didorong terkait perbaikan irigasi yang dimaksud.”tutur Zulfikar.Rdx.
