RELATIF.ID, POHUWATO _ Polemik pembayaran proposal alih profesi penambang lokal, sampai hari ini terus menjadi isu hangat bagi Kabupaten yang berjuluk Bumi Panua. Maka tidak heran, para penambang lokal sering menyuarakan apa yang menjadi hak-hak dari penambang itu sendiri.
Kali ini, ratusan masyarakat penambang yang tergabung dalam Majelis Permusyarawatan Rakyat Pohuwato (MPRP) menggeruduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato. Kedatangan mereka tidak lain yakni menuntut anggota DPRD untuk mempercepat pembayaran proposal penambang lokal oleh Perusahan Pani Gold Project (PGP).
Meski begitu, amarah para penambang saat mendatangi gedung DPRD mampu diredam ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi saat menggelar audiensi yang berlangsung di ruang paripurna DPRD. Senin, (11/9/2023).
“Ini sudah 9 (Sembilan) bulan pak, kami menunggu, kami diberikan harapan-harapan palsu. Kemudian, yang kami soalkan adalah, anggota DPRD sudah tahu persoalan ini tapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya,” ungkap Rein dengan nada tegas seraya menjelaskan beberapa tuntutan dari aksi tersebut.
Namun, ditengah kemarahan para penambang, Nasir Giasi dengan kepala dinginnya mampu meredam amarah dari para penambang lokal yang menuntut pembayaran proposal alih profesi penambang.
Disampaikan Nasir, pihaknya terus mengawal aspirasi masyarakat penambang untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak para penambang lokal itu sendiri. Juga Nasir mengatakan, stabilitas daerah tidak bisa diukur dalam nilai berapapun.
“Untuk kemudian tidak mengesampingkan apa yang menjadi rakyat lokal. Karena komitmen kami harga dari stabilitas daerah itu sangat mahal. Stabilitas daerah tidak bisa diukur dengan uang 1 triliun, stabilitas daerah tidak bisa diukur dengan uang 50 milyar, apalagi stabilitas daerah tidak bisa diukur dengan uang 1 atau 2 Milyar,” ucap Nasir mengawali jawaban dari tuntutan para penumpang saat audiensi.
Masih kata Nasir Giasi, isu dari masalah para penambang lokal ini, sudah berlangsung kurang lebih 1 (Satu) tahun. Dan, Forkompinda kata Nasir sudah berupaya melakukan beberapa kali pertemuan oleh pihak terkait dalam hal ini perusahaan. Ditegaskan Nasir, Forkompinda bukanlah juru bicara Perusahaan, melainkan Forkompinda sebagai lembaga tertinggi disebuah daerah.
“Forkompinda adalah lembaga tertinggi yang ada di Kabupaten. Forkompinda telah melakukan beberapa kali pertemuan, sekali lagi Forkompinda tidak menjadi juru bicara (perusahaan). 5 poin yang telah direkomendasikan Forkompinda di pertemuan di Jakarta itu cukup tegas, 5 poin itu disepakati bersama dalam rapat bersama, dihadiri para petinggi-petinggi perusahaan,” ungkap Nasir Giasi.
Usai menjelaskan 5 poin tersebut, ditambahkan Nasir, pihaknya yang juga tergabung dalam Forkompinda senantiasa mengawal penuh persolan pembayaran proposal alih profesi milik penambang.
“Forkompinda bertanggung jawab penuh terhadap ganti rugi lokasi penambang yang telah mengajukan proposal kurang lebih ada 2.135 proposal. Sehingganya, menjawab dan siap bertanggungjawab itu menjadi tanggung jawab kami berdasarkan keputusan rapat Forkompinda secara bersama. Sehingga perjuangan ini tolong dihargai, kami Forkompinda tidak akan diam, pak bupati tidak akan diam,”beber Nasir.
“Sebagai lembaga DPRD terhormat, dan disaksikan semua fraksi, kami menuntut (Perusahaan) agar persoalan ini cepat diselesaikan. Karena bagi kami DPRD, harga dan sebuah stabilitas darah itu cukup mahal,” tegas Nasir sambari mendapat tepuk tangan oleh masa aksi. //Guslan Kaco (Relatif.id)
