RELATIF.ID, GORONTALO__Langkah konkret menuju modernisasi tata kelola keuangan daerah terus dipacu oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Melalui komitmen penuh dalam menerapkan digitalisasi pada seluruh lini transaksi finansial, daerah ini berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, baik pada sektor pendapatan daerah maupun transaksi ekonomi masyarakat sehari-hari.
Berkaitan dengan hal ini, Branch Manager Bank BSG (Bank SulutGo) Cabang Limboto, Ilvana Stevani, ST., M.Si menegaskan bahwa saat ini perbankan khususnya Bank SulutGo tengah mengarahkan seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk meninggalkan metode pembayaran konvensional berbasis uang tunai. Transisi menuju sistem pembayaran digital ini mencakup berbagai sektor pelayanan publik hingga unit usaha riil di lapangan.
“Di Kabupaten Gorontalo ini, semua transaksi didorong menggunakan digital. Mulai dari retribusi pasar, retribusi sampah, hingga seluruh sektor UMKM,” ujar Stevani.
Menurutnya, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap percepatan ini, Kabupaten Gorontalo resmi ditunjuk sebagai pilot project penerapan layanan BSG Digital (Bank SulutGo Digital).
“Penunjukan ini menjadi fondasi utama dalam membangun infrastruktur transaksi nontunai yang terintegrasi secara utuh di kawasan tersebut, sehingga memperkuat akurasi pencatatan retribusi dan mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Perluasan Akses Melalui Program “Jelajah Desa”, kata Stevani.
Dirinya juga menjelaskan bahwa semua itu tidak berhenti pada kawasan pusat pemerintahan dan pasar-pasar, strategi perluasan literasi keuangan digital juga menyasar area pedesaan. Dalam waktu dekat, akan segera diluncurkan program inovatif bertajuk “Jelajah Desa”.
Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi strategis bersama lembaga serta organisasi lokal setempat. Fokus utamanya adalah memberikan edukasi, pendampingan, serta penyediaan fasilitas pembayaran berbasis teknologi bagi masyarakat hingga ke pelosok desa.
“Melalui sinergi antara BSG Digital, pemerintah daerah, dan penggerak ekonomi pedesaan, percepatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi retribusi daerah, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan baru bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar makin berdaya saing di era ekonomi digital.”tutup Stevani. (Beju)
