RELATIF.ID, GORONTALO – Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo Tahun 2024 memunculkan catatan penting dari DPRD Kabupaten Gorontalo.
Dari belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dievaluasi, sejumlah dinas dinilai masih lemah dalam pelaksanaan program dan pelayanan publik.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Gorontalo, Safrudin Hanasi menegaskan, dari sekitar 12 hingga 14 OPD yang mereka bahas, banyak yang masih membutuhkan pembenahan mendasar.
“Kita objektif dalam menilai. Ada yang sudah optimal, tapi banyak juga yang masih harus dibenahi,” ujar Safrudin saat diwawancarai usai rapat paripurna penetapan LKPJ, di Kantor DPRD, Selasa (6/5/2025).
Adapun yang menjadi catatan dalam rekomendasi DPRD itu, diarahkan ke Dinas Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan RSUD MM Dunda Limboto.
Safrudin menjelaskan, program kerja Dinas Kesra belum menunjukkan peran kuat dalam menggerakkan kesejahteraan masyarakat.
“Banyak kegiatan yang justru lebih mengarah ke dukungan kegiatan pemerintahan. Kita sudah ingatkan, jangan sampai tugas pokok soal kesejahteraan justru terabaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, hasil rapat dengar pendapat dan tinjauan lapangan mengungkap adanya ketidaksesuaian laporan dengan kondisi riil di RSUD MM Dunda. Mulai dari kualitas layanan yang belum memadai hingga pemenuhan hak-hak karyawan yang terabaikan.
“Teman-teman dari beberapa fraksi bahkan mengusulkan pembentukan pansus baru khusus untuk mengevaluasi pelayanan rumah sakit,” kata Safrudin.
Persoalan paling krusial juga muncul terkait persoalan ketersediaan obat. Safrudin mengungkapkan, banyak pasien mengeluhkan harus membeli obat di luar karena obat di apotek rumah sakit kosong.
“Rumah sakit seperti Bhayangkara dan Ainun justru lebih baik. Pasien tak perlu keluar cari obat. Tapi di sini (RSUD MM Dunda Limboto), kondisinya berbeda,” terangnya.
Selain itu, Pansus LKPJ juga menyoroti lemahnya fungsi Dewan Pengawasan internal rumah sakit.
“Kami belum tahu seperti apa fungsi mereka. Tapi dari pantauan langsung, banyak yang harus dibenahi,” ucap Safrudin.
Dalam rekomendasi itu pun, DPRD mendesak agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Sofyan Puhi dan Tonny S. Junus menjadikan evaluasi ini sebagai pijakan perbaikan pelayanan publik, terutama dalam sektor pertanian dan menangani kemiskinan ekstrem.
“Kemiskinan ekstrem itu banyak bersumber dari desa dan sektor pertanian. Harus ada intervensi nyata. Kalau bisa, ke depan tak ada lagi istilah ‘kemisminan ekstrem’,” kata Anggota DPRD dari fraksi PKS.
Disampaing itu, ditempat yang sama, Bupati Sofyan Puhi menyatakan bahwa pihaknya telah menerima seluruh catatan tersebut dari DPRD, dan akan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
“LKPJ ini DPRD telah memberikan catatan-catatan strategis. Itu nantinya jadi bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depan,” kata Sofyan.
Ia juga menyebut bahwa rancangan awal RPJMD telah disepakati dan akan dibahas lebih lanjut.
“Rancangan awal ini sudah ada kesepakatan, nanti setelah itu akan dibahas lagi sesuai kesepakatan hari ini. Poin-poin sangat banyak,” ucapnya.
Sofyan mengakui tidak semua rekomendasi dibacakan dalam rapat karena jumlahnya cukup banyak.
“Memang tidak semua dibacakan, karena terlalu banyak. Tapi rekomendasi tertulisnya sudah kami terima,” tutupnya.
Penulis: Beju
