RELATIF.ID, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo menilai 99 hari kerja Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny Junus berjalan secara normatif dengan baik, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang sedang mengalami efisiensi.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, mengatakan bahwa dalam usia pemerintahan yang baru memasuki tiga bulan lebih, berbagai program dan kebijakan telah mulai menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Salah satunya adalah pembangunan jembatan di Pulubala yang saat ini terus diupayakan oleh pemerintah daerah,” ujar Zulfikar, Rabu (4/6/2025).
Ia menambahkan, kepercayaan publik, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), terhadap pemerintahan Sofyan-Tonny juga dinilai sangat baik. Hal itu ditunjukkan dengan upaya pemulihan hak-hak ASN seperti pembayaran gaji ke-13, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga Tunjangan Hari Raya (THR).
“Ini menjadi perhatian dan komitmen nyata dari pemerintah daerah, dan tentu kami sangat mengapresiasi itu,” tandas Zulfikar.
Selain itu, DPRD juga mencatat upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan sertifikat milik masyarakat Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, sebagai bagian dari program 99 hari kerja.
Pemerintah juga dinilai tanggap dalam menangani bencana, seperti yang terjadi di wilayah Dulamayo. Zulfikar mengaku ikut menyaksikan langsung kehadiran pemerintah di lokasi bencana, termasuk dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah tetap bergerak cepat. Termasuk mempersiapkan material untuk perbaikan jembatan yang putus di Desa Ulapato,” ungkapnya.
Sebagai mitra pemerintah, DPRD Kabupaten Gorontalo mengajak seluruh masyarakat di 19 kecamatan, 191 desa, dan 14 kelurahan untuk terus mendukung program pemerintah yang berpijak pada visi dan misi pembangunan daerah.
“Jika eksekutif dan legislatif berjalan seiring dan bekerja dengan baik, maka yang merasakan manfaatnya adalah rakyat,” pungkas Zulfikar.
(Beju)
