RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mendorong percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari reformasi birokrasi berbasis digital.
Hal ini sebagaimana ditegaskan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, saat menjadi narasumber pada High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo dan Workshop Penyusunan Roadmap ETPD di Fox Hotel Kota Gorontalo, Senin (13/7/2026), yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa.
Digitalisasi Bukan Lagi Pilihan
Menurut Bupati, perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan.
Oleh sebabnya, pemerintah daerah dituntut mampu menyesuaikan sistem kerja agar pelayanan publik semakin cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dunia bergerak sangat cepat. Teknologi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu melakukan penyesuaian melalui digitalisasi, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ismet.
Ia menegaskan, digitalisasi bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah
Bupati Ismet menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang tertata menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan.
Dengan melalui sistem digital, proses administrasi dan transaksi keuangan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Apresiasi Peran Bank Indonesia
Pada kesempatan itu, Bupati Bone Bolango mengapresiasi komitmen Bank Indonesia dalam mendorong percepatan implementasi ETPD di seluruh daerah.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam membangun sistem transaksi keuangan yang modern, aman, dan akuntabel.
“Yang terpenting adalah bagaimana berbagai inovasi dan sistem yang dibangun ini mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Digitalisasi harus memberikan kemudahan bagi rakyat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” katanya.
Kolaborasi Antardaerah Diperkuat
Bupati juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan pertukaran pengetahuan akan mempercepat penerapan transformasi digital sekaligus memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Ketika sistem semakin tertata dan transparan, maka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, sementara tata kelola pemerintahan akan semakin baik dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan daerah,” tegasnya.
Dukung Efisiensi dan Kesejahteraan Masyarakat
Selain mendorong digitalisasi, Bupati Ismet Mile mengingatkan pentingnya mendukung kebijakan efisiensi yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia.
Seluruh perangkat daerah diminta mengelola sumber daya secara efektif agar setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui High Level Meeting TP2DD dan Workshop Penyusunan Roadmap ETPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap lahir langkah-langkah konkret untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang modern, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Beju)
