RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Rencana pengembangan aktivitas PT Gorontalo Minerals (GM) menuju tahap produksi membuat kepastian aktivitas tambang rakyat di kawasan Motomboto dan sekitarnya dinilai semakin mendesak.
Satgas Pemuda Pengawal Tambang meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Bone Bolango, pemerintah daerah dan PT GM tidak berhenti pada catatan serta janji tindak lanjut, tetapi menghasilkan langkah konkret bagi penyelesaian persoalan di lapangan.
Ketua Satgas Pemuda Pengawal Tambang, Kelvin Tolinggi menegaskan, forum ini harus menghasilkan jalan keluar yang jelas, terutama terkait kepastian keberlanjutan aktivitas masyarakat yang selama ini melakukan kegiatan pertambangan.
“Yang kami harapkan dari forum ini bukan hanya pembahasan, tetapi ada output dan tindak lanjut yang jelas,” tegas Kelvin dalam RDP, Rabu (16/9/2026).
Menurut Kelvin, persoalan pertambangan tidak cukup dilihat dari sisi administrasi. Di lapangan terdapat masyarakat yang telah menjalankan aktivitas pertambangan dan membutuhkan kepastian mengenai keberlanjutan kegiatan mereka.
Di sisi lain, PT GM memiliki rencana pengembangan kegiatan menuju tahap produksi. Kondisi itu dinilai membuat penyelesaian persoalan tambang rakyat perlu dilakukan sejak awal agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial ketika aktivitas perusahaan memasuki tahapan yang lebih besar.
Karena itu, Satgas mendorong pemerintah bersama pihak terkait membuka jalan legal bagi aktivitas masyarakat melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Kelvin mengatakan pembahasan WPR perlu kembali melihat kondisi nyata di lapangan. Penetapan wilayah, kata dia, tidak cukup hanya mengacu pada dokumen, tetapi juga harus mempertimbangkan titik-titik aktivitas masyarakat serta kebutuhan ekonomi warga yang selama ini berada di kawasan tersebut.
Pihaknya juga meminta pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat duduk bersama dengan PT GM serta masyarakat penambang untuk menyusun mekanisme penyelesaian yang dapat dipahami seluruh pihak.
“Jangan sampai ketika perusahaan sudah masuk produksi, baru persoalan masyarakat dicari jalan keluarnya,” kata Kelvin.
Kelvin menegaskan Satgas tidak menempatkan diri untuk membela salah satu pihak. Fokusnya adalah memastikan investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat sama-sama memperoleh kepastian melalui aturan dan mekanisme yang jelas.
Menurutnya, persoalan yang muncul setidaknya menyentuh dua sisi, yakni kepastian hukum dan persoalan sosial. Kedua aspek tersebut perlu dibicarakan sejak awal agar tidak menjadi hambatan ketika kegiatan pertambangan perusahaan memasuki tahapan yang lebih besar.
Minta Data PT GM Lebih Terbuka
Selain persoalan tambang rakyat, Satgas Pemuda Pengawal Tambang turut meminta PT GM memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai perkembangan perusahaan.
Sejumlah informasi yang dinilai penting antara lain data tenaga kerja, asal pekerja, perkembangan eksplorasi, rencana produksi, kontribusi kepada daerah, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, hingga tahapan kegiatan perusahaan.
Khusus terkait tenaga kerja, Kelvin meminta keterlibatan masyarakat lokal tidak berhenti pada angka persentase. Masyarakat, menurutnya, perlu mendapatkan gambaran nyata mengenai peluang kerja sekaligus peningkatan kapasitas yang dapat mereka akses.
Hal serupa disampaikan terkait manfaat ekonomi perusahaan. Satgas meminta kejelasan mengenai kontribusi PT GM terhadap daerah, termasuk PAD, royalti, retribusi maupun program CSR.
Kelvin berharap hasil RDP segera diterjemahkan menjadi langkah nyata. Satgas mendorong dalam tiga sampai lima bulan ke depan sudah terdapat perkembangan konkret terhadap sejumlah persoalan yang dibahas, termasuk kepastian mekanisme bagi aktivitas tambang rakyat.
Baginya, forum pembahasan pertambangan tidak boleh hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas. Ukuran keberhasilannya adalah perubahan konkret setelah forum selesai.
Karena itu, Satgas meminta seluruh pihak tidak kembali menunggu persoalan membesar sebelum mencari jalan keluar, terutama di tengah rencana pengembangan aktivitas PT GM menuju tahap produksi. (Beju)
