RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Setelah berulang kali mengalami perubahan target, produksi PT Gorontalo Minerals (GM) kembali diarahkan pada kuartal II 2027.
Olehnya, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap, target tersebut tidak kembali bergeser.
Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa menegaskan, pemerintah daerah masih memegang komitmen bahwa PT GM akan memasuki tahap produksi pada kuartal II 2027.
Hal itu disampaikan Iwan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Satgas Pemuda Peduli dan Pengawal Tambang serta PT Gorontalo Minerals di Ruang Rapat DPRD Bone Bolango, Rabu (16/9/2026).
Bagi pemerintah daerah, kepastian produksi bukan hanya menyangkut kapan perusahaan mulai beroperasi. Sejumlah persoalan lain juga dinilai harus diselesaikan secara paralel, terutama konflik sosial yang muncul di sekitar aktivitas pertambangan.
Iwan menegaskan, konflik antara perusahaan dan penambang lokal harus mendapatkan solusi sebelum produksi berjalan. Penyelesaiannya tidak boleh hanya mengakomodasi kepentingan perusahaan, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas penambangan.
“Konflik-konflik sosial ini bisa teratasi, ada solusi yang bisa diterima. Bukan hanya kepentingan GM, tapi teman-teman penambang yang sementara melakukan aktivitas di sana juga mereka bisa beroleh solusi yang lebih pasti,” ujar Iwan.
Menurutnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten tetap membuka ruang dukungan terhadap investasi PT GM. Namun, dukungan terhadap investasi tersebut harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan sosial di lapangan.
Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Lokal
Selain penyelesaian konflik, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada manfaat ekonomi yang dapat langsung dirasakan masyarakat Bone Bolango.
Iwan meminta penyerapan tenaga kerja lokal tidak berhenti pada posisi unskilled labor atau pekerjaan dasar. Masyarakat lokal juga harus memiliki ruang untuk masuk ke posisi yang membutuhkan keahlian dan kompetensi lebih tinggi.
Pesan serupa disampaikan kepada pelaku usaha lokal. Pemerintah mendorong agar supplier daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi memperoleh peluang masuk dalam rantai usaha PT GM sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
Sementara itu, Asisten III Setda Bone Bolango yang juga Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ichsan Budiman Wantogia, menegaskan bahwa daerah membutuhkan bukan hanya kepastian investasi, tetapi juga kepastian penyelesaian konflik.
Menurut Ichsan, investasi PT GM memiliki kaitan dengan potensi pertumbuhan ekonomi, share profit, pendapatan asli daerah (PAD), hingga manfaat ekonomi lainnya.
Karena itu, keberadaan investasi tersebut diharapkan benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.
“Jangan sampai investasi berjalan, tetapi konflik juga berjalan,” tegas Ichsan.
Ia menilai PT GM perlu melakukan pemetaan potensi konflik sebelum memasuki tahap operasi. Dengan begitu, persoalan yang berpotensi muncul dapat diantisipasi lebih awal.
Pemerintah juga mendorong pola collaborative governance yang mempertemukan perusahaan, pemerintah dan masyarakat dalam satu mekanisme penyelesaian persoalan.
Langkah tersebut dinilai penting karena terdapat masyarakat dalam jumlah besar yang disebut menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan rakyat di wilayah tersebut.
Pemkab Soroti RKAB dan Pengolahan Hasil Tambang
Dalam RDP tersebut, Ichsan turut mempertanyakan keterbukaan informasi terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan, termasuk kapan dokumen tersebut akan disampaikan atau dipaparkan.
Menurutnya, informasi RKAB yang relevan perlu diketahui pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendukung sinkronisasi, pengawasan serta koordinasi menjelang operasional perusahaan.
Sorotan lainnya menyangkut rencana pengolahan hasil tambang. Pemerintah daerah ingin mengetahui sejauh mana hasil produksi PT GM nantinya dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, termasuk kemungkinan pengolahan lebih lanjut di wilayah lokal.
Mekanisme pengangkutan hasil produksi serta pengelolaan hasil tambang juga dinilai perlu dijelaskan secara terang dengan mengacu pada kontrak karya dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Dengan target produksi kembali diarahkan pada kuartal II 2027, pemerintah daerah menilai sejumlah persoalan yang menyertai aktivitas pertambangan perlu diselesaikan sejak sekarang. Kepastian investasi, penyelesaian konflik, keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal hingga manfaat ekonomi daerah diharapkan berjalan dalam satu rangkaian menuju operasional PT GM. (Beju)
