RELATIF.ID, GORONTALO__Tuntutan masyarakat Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, terkait penolakan pengaktifan kembali Kepala Desa Mootilango, mendapat tanggapan resmi dari DPRD Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Daerah.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang sidang, Selasa (18/11/2026), yang dihadiri unsur anggota DPRD, perwakilan Pemerintah Daerah, serta masyarakat Desa Mootilango dan pihak-pihak terkait.
Warga menilai Kepala Desa yang sebelumnya dinonaktifkan tersebut belum menyelesaikan kewajibannya, sehingga belum layak untuk diaktifkan kembali. Warga meminta Pemerintah Daerah tidak terburu-buru mengaktifkan kembali Kepala Desa sebelum semua persoalan tuntas.
Menanggapi tuntutan warga, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Ui yang didampingi, Anton Abdullah menegaskan bahwa Komisi I menghormati dan menerima aspirasi masyarakat Desa Motilango.
Menurut Rivon Ui, persoalan pengaktifan kembali Kepala Desa harus didasarkan pada pembuktian-pembuktian yang ada, dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikaji.
“Untuk pengaktifan kembali Kepala Desa itu kami serahkan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengkaji apakah pemerintah daerah mengaktifkan atau menunda pengaktifan daripada Kepala Desa,” ujar Rivon.
Ia menambahkan, Pemerintah Daerah perlu mengkaji secara cermat apakah akan mengaktifkan atau menunda pengaktifan Kepala Desa Motilango, karena menurut masyarakat, Kepala Desa tersebut belum menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya.
“Tentunya menurut masyarakat, Kepala Desa tersebut belum menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Kira-kira begitu,” lanjutnya.
Dirinya juga memastikan Komisi I akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan resmi, agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di Desa Motilango dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta kepastian hukum.
Sementara itu, Asisten I Setda Kabupaten Gorontalo, Doni Lahatie menjelaskan latar belakang penonaktifan Kepala Desa Motilango dan statusnya saat ini. Dan langkah kebijakan yang diambil Pemerintah saat itu adalah menonaktifkan Kepala Desa Motilango selama satu tahun.
“Di Motilango, salah satu prosedur yang kita ambil, langkah kebijakan yang kita ambil, yaitu sudah menonaktifkan yang bersangkutan,” Jelasnya.
Penonaktifan tersebut berkaitan dengan persoalan TGR (Tuntutan Ganti Rugi). SK penonaktifan tersebut berlaku selama satu tahun dan akan berakhir pada Desember.
“Terhadap perkara-perkara, misalnya salah satu soal TGR, SK pemberhentian itu berlaku satu tahun, sekarang Desember berakhir, jadi pertanyaan bagaimana selanjutnya, itu yang kita saat ini melakukan kajian kembali,” ujar Doni.
“Bagaimana prosedur, bagaimana regulasi yang berlaku, apakah yang bersangkutan kita lanjutkan atau tidak. Itu yang saat ini pemerintah daerah sedang melakukan kajian,”Tambahnya.
Kajian tersebut juga mempertimbangkan soal pengembalian TGR oleh yang bersangkutan, yang menjadi dasar penonaktifan tahun lalu.
“Apakah dengan dikembalikannya oleh yang bersangkutan TGR yang menjadi dasar daripada tahun lalu kita memberhentikan beliau, nah ini tadi kan terungkap ada juga, semuanya kita akan melakukan kajian lagi,”tutup Doni. (Beju)


