RELATIF.ID, GORONTALO – Pertanggungjawaban hukum PT Mitra Lintas Barito Logistik atas kecelakaan truk kontainer yang menghancurkan rumah warga di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, kembali dipersoalkan.
Pasalnya, setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Limboto hingga Pengadilan Tinggi Gorontalo, perusahaan tersebut disebut belum merealisasikan pembayaran ganti rugi kepada korban.
Tim kuasa hukum korban mengatakan, pembayaran ganti rugi yang telah diputuskan pengadilan hingga kini belum diselesaikan oleh perusahaan.
“Sudah dua tingkat pengadilan menegaskan tanggung jawab hukum perusahaan,” ungkap salah satu anggota tim kuasa hukum korban, Mohamad Eka Valen Arman, S.H., M.H., Rabu (18/11/2026).
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Limboto melalui Putusan Nomor 8/Pdt.G/2026/PN Lbo tertanggal 8 September 2026 menghukum PT Mitra Lintas Barito Logistik untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp820.583.600.
Tidak terima putusan tersebut, pihak perusahaan kemudian menempuh upaya hukum banding.
Dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Gorontalo, Pengadilan menguatkan tanggung jawab hukum perusahaan dengan Nomor Putusan 63/PDT/2026/PT GTO, tertanggal 18 November 2026.
Bahkan, dalam putusan itu juga, besaran ganti rugi materiil berubah menjadi Rp626.405.000.
Dengan adanya putusan banding tersebut, menurut tim kuasa hukum, persoalan utama kini adalah realisasi kewajiban pembayaran ganti rugi perusahaan kepada korban.
“Pertanyaannya sekarang sederhana: sampai kapan korban harus menunggu? Jangan sampai perusahaan begitu aktif memperjuangkan kepentingannya melalui proses hukum, tetapi justru lamban memperjuangkan pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban,” tegas Mohamad Eka Valen.
Ia mengatakan, persoalan ini juga bukan semata-mata menyangkut nominal ganti rugi, melainkan juga kepastian hukum, tanggung jawab korporasi, dan perlindungan terhadap hak masyarakat yang menjadi korban.
“Angka ratusan juta rupiah mungkin dipandang sebagai persoalan keuangan. Tetapi bagi korban, yang dipertaruhkan adalah rumah, harta benda, keselamatan keluarga, dan keberlangsungan kehidupan mereka,” terangnya.
Terlebih, dalam perkara itu juga terdapat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban tertanggal 6 Desember 2025 yang turut menjadi bagian dari pembuktian di persidangan.
Tim kuasa hukum menilai perusahaan seharusnya tidak perlu menunggu tekanan melalui mekanisme hukum untuk menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kerugian yang dialami korban.
Meski demikian, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa hak setiap pihak untuk menempuh upaya hukum tetap dihormati sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Namun, hak tersebut dinilai harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan.
Selain itu, tim kuasa hukum korban juga merujuk pada Pasal 1367 KUHPerdata, yang mengatur tanggung jawab seseorang atau pemberi kerja atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya dalam keadaan yang ditentukan undang-undang.
Tim kuasa hukum korban menyatakan, akan terus mengawal perkara ini hingga memperoleh kepastian mengenai kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan.
Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan secara hukum oleh perusahaan, maka tim kuasa hukum korban akan menempuh mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan yang tersedia.
“Kami mendesak PT Mitra Lintas Barito Logistik segera menunjukkan itikad baik dan mengambil langkah konkret untuk memenuhi kewajiban ganti kerugian kepada klien kami. Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai tulisan di atas kertas, sementara korban terus menanggung akibatnya,” tegasnya.
Perkara ini juga menjadi pengingat bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha, khususnya di bidang transportasi dan logistik, bahwa aktivitas bisnis harus diimbangi tanggung jawab terhadap keselamatan dan hak-hak masyarakat.
“Keadilan bukan hanya tentang memenangkan perkara di pengadilan. Keadilan juga harus benar-benar dirasakan oleh korban melalui pemulihan hak-haknya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, perkara ini bermula dari kecelakaan truk kontainer bernomor polisi DM 8908 BA pada 5 Desember 2025 lalu.
Truk tersebut menabrak rumah milik Abdul Rahman Pakaya di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, hingga mengakibatkan kerusakan berat pada bangunan dan sejumlah harta benda keluarga korban.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai belum direalisasikannya pembayaran ganti rugi tersebut masih berdasarkan penjelasan tim kuasa hukum korban. PT Mitra Lintas Barito Logistik tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan atas persoalan ini. (Beju)


