BeritaKabupaten Gorontalo

Rumah Achmad Hiola Jadi Cagar Budaya, Komisi I DPRD Kabgor Jadwalkan RDP Lanjutan

9
×

Rumah Achmad Hiola Jadi Cagar Budaya, Komisi I DPRD Kabgor Jadwalkan RDP Lanjutan

Sebarkan artikel ini
RDP

RELATIF.ID, Kabupaten Gorontalo – Persoalan penetapan rumah peninggalan keluarga almarhum Achmad Hiola di Kecamatan Telaga Biru sebagai cagar budaya belum menemukan titik temu.

Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo pun mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pada pekan depan dengan kembali menghadirkan pihak ahli waris dan pemerintah daerah untuk mencari kejelasan atas persoalan tersebut.

RDP pertama berlangsung pada Senin (16/11/2026), dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Kadir UI. Pertemuan itu menghadirkan perwakilan ahli waris, Ichsan Naway, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah anggota Komisi I dan OPD terkait.

Dalam rapat tersebut, Ichsan menyampaikan keberatan terhadap proses penetapan rumah peninggalan keluarga mereka sebagai cagar budaya. Ia menilai proses kajian yang dilakukan bermasalah karena tidak melibatkan seluruh ahli waris.

Menurut Ichsan, rumah tersebut hingga kini belum pernah dibagi sehingga masih menjadi hak bersama keluarga almarhum Achmad Hiola.

Ia menjelaskan, almarhum memiliki tujuh orang anak yang seluruhnya telah meninggal dunia. Hak atas rumah tersebut kini berada pada generasi berikutnya yang tersebar di sejumlah daerah, di antaranya Jakarta, Makassar, Kendari, dan Manado.

Ichsan mengaku tidak semua ahli waris memperoleh informasi maupun dilibatkan dalam proses pengkajian. Bahkan, sebagian keluarga disebut telah menyampaikan keberatan terhadap keputusan penetapan tersebut.

“Rumah ini masih milik seluruh ahli waris karena belum dibagi. Seharusnya dalam proses pengkajian, semua ahli waris dilibatkan dan dimintai persetujuan,” ungkap Ichsan.

Ia juga merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya Pasal 29 dan Pasal 31, sebagai dasar keberatannya. Ichsan mengaku telah melayangkan somasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), tetapi persoalan tersebut belum terselesaikan.

Menarik Untuk Anda :  Sempat Alot, RDP Soal Pemberhentian Kepala Lingkungan Kelurahan Pentadu Akhirnya Temui Solusi

Ia meminta pemerintah daerah membuka kembali dokumen dan proses kajian penetapan rumah tersebut. Ichsan menegaskan, keberatannya bukan untuk menolak nilai sejarah bangunan, melainkan mempertanyakan prosedur dan keterlibatan seluruh ahli waris.

Menanggapi keberatan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Kadir UI, mengatakan pihaknya akan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memeriksa seluruh dokumen hasil kajian TACB serta proses penetapannya.

“Untuk persoalan penetapan cagar budaya ini, belum ada titik temu. Kami masih akan melakukan tindak lanjut, kemungkinan minggu depan dengan kembali mengundang pihak-pihak terkait,” ujar Rivon.

Ia menjelaskan, rumah tersebut memiliki nilai historis yang menjadi salah satu pertimbangan penetapannya sebagai cagar budaya, karena berkaitan dengan sejarah kunjungan Presiden Soeharto.

Rivon menegaskan, penetapan status cagar budaya perlu dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai sejarah bangunan, bukan sebagai pengambilalihan kepemilikan oleh pemerintah daerah.

Ia juga memastikan rumah tersebut belum tercatat sebagai aset daerah.

Meski demikian, Rivon mengakui adanya keberatan dari sebagian ahli waris yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengkajian. Karena itu, Komisi I akan mendalami dokumen yang tersedia, termasuk kemungkinan adanya ahli waris dari generasi sebelumnya yang telah memberikan persetujuan.

“Yang pasti, kami akan melihat seluruh dokumen yang ada. Kita ingin mengetahui bagaimana proses penetapan ini dilakukan, termasuk keterlibatan ahli waris pada saat itu,” jelasnya.

Rivon turut mengungkapkan bahwa proses pengajuan rumah tersebut sebagai cagar budaya telah berlangsung sejak Kabupaten Gorontalo masih menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Sementara pemasangan papan penanda cagar budaya di lokasi baru dilakukan pada 2026.

Melalui RDP lanjutan pekan depan, Komisi I berharap seluruh persoalan dapat diperjelas, mulai dari prosedur penetapan, kelengkapan dokumen kajian, hingga keterlibatan para ahli waris. (Beju)

Menarik Untuk Anda :  Pemkab Gorontalo Pastikan Dana Hibah Pilkada 2024 Telah Tersalurkan 100%