RELATIF.ID, KABUPATEN GORONTALO – waktu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Semakin lama proses pembahasan, semakin sempit pula kesempatan pemerintah daerah merealisasikan program yang telah direncanakan.
Karena itu, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menargetkan penyusunan APBD Perubahan rampung pada September 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mempercepat penyusunan dokumen anggaran agar program prioritas bisa segera dijalankan.
Arahan tersebut disampaikan Sofyan saat memimpin Rapat Pimpinan di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Senin (3/8/2026).
Waktu Efektif Tinggal 75 Hari
Menurut Sofyan, percepatan penyusunan APBD Perubahan menjadi penting karena setelah anggaran ditetapkan, pemerintah daerah hanya memiliki sekitar 75 hari efektif untuk melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyusun kegiatan yang realistis, terukur, dan dapat diselesaikan tepat waktu.
“Target penyelesaian APBD Perubahan pada September harus tercapai,” ujar Sofyan.
Ia juga meminta seluruh OPD segera menyelesaikan proses input alokasi anggaran agar pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat berlangsung sesuai jadwal.
Perkuat Koordinasi
Bupati turut menginstruksikan Sekretaris Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menuntaskan jadwal pembahasan serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD Kabupaten Gorontalo.
Langkah tersebut dinilai penting agar tahapan konsultasi, pembahasan, hingga penetapan APBD Perubahan berjalan tanpa hambatan.
“Jika terdapat perbedaan pandangan, mari kita selesaikan melalui dialog yang terbuka sehingga kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Anggaran Harus Tepat Sasaran
Selain mengejar target waktu, Sofyan juga meminta seluruh perangkat daerah menyusun alokasi anggaran secara cermat. Belanja operasional, termasuk yang berkaitan dengan RT, RW, dan kader masyarakat, diminta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, keberhasilan APBD Perubahan tidak hanya diukur dari cepat atau lambatnya proses penetapan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan.
“Seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih cepat, lebih cermat, dan lebih terkoordinasi,” tegas Bupati Gorontalo. (Beju)
