RELATIF.ID, GORONTALO__Berkaitan dengan usulan pergantian Penjabat (PJ) Gubernur Gorontalo, salah satu aktivis Gorontalo, Rahmat Mamonto angkat bicara. Minggu (02/04/2023).
Menurutnya, pergantian sudah seharusnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia. Dirinya menilai kinerja Penjabat Gubernur saat ini tidak sesuai harapan sebagian besar masyarakat Gorontalo.
Saat di singgung terkait siapa yang layak menggantikan Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer saat ini, Rahmat Mamonto secara blak-blakan menyebutkan jika mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Firdaus Dewilmar layak dan pantas gantikan Penjabat Gubernur Gorontalo.
“Saya yakin jika Bpk. Firdaus Dewilmar nantinya yang diusulkan DPRD Provinsi Gorontalo gantikan PJ Gubernur Gorontalo saat ini sudah pasti masyarakat akan setuju”, ujar Rahmat.
Aktivis jebolan AMMPD ini menjelaskan, jika sosok seorang Firdaus Dewilmar sudah sangat memahami karakter masyarakat Gorontalo dan mengerti tentang kondisi kearifan lokal dan mampu merangkul seluruh elemen seperti, para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Aktivis dan juga Wartawan.
“Kita ini butuh sosok pemimpin yang benar-benar paham dan memahami karakteristik masyarakat, terlebih pada pengelolaan anggaran bisa di optimalkan dan dimaksimalkan agar tidak disalahgunakan. Karena background seorang jaksa dan penyidik dapat melihat celah perbuatan melawan hukum.” Jelas Rahmat
“Yeng terpenting bagi saya adalah bagaimana Daerah Gorontalo pasca dipimpin oleh PJ Gubernur ini ada nilai tambah bagi rakyat Gorontalo, dalam hal mengatasi Gorontalo masih peringkat ke 5 termiskin setelah Papua, Papua Barat, Maluku dan NTT. Tetapi fakta saat ini belum ada langkah konkret atas upaya bagaimana Gorontalo lepas dari kemiskinan tersebut”, Lanjut Rahmat.
Sehingga dengan begitu, Rahmat menegaskan pihaknya mendukung sepenuhnya atas pergantian PJ Gubernur Gorontalo saat ini.
“Ini bukan karena suka atau tidak, tetapi pada proses pembangunan daerah karena pada saat Bpk. Hamka menjabat kita sudah menaruh harapan yang begitu besar atas perubahan namun pada kenyataannya harapan itu jauh dari realisasi yang ada. Sehingga dipandang perlu dilakukan rolling jabatan, toh juga pak Hamka tetap putra daerah yang sangat diharapkan karirnya di tingkat nasional”, Tegasnya.(Win/Relatif.id).
