RELATIF.ID, KABUPATEN GORONTALO – Di tengah kekhawatiran ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terkait kepastian status kerja, Pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan seluruh PPPK Paruh Waktu tetap dipertahankan.
Tidak hanya menjamin keberlanjutan pekerjaan, pemerintah daerah juga menyiapkan anggaran gaji hingga akhir tahun 2026 serta perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi mereka.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi saat membuka Konferensi Kerja (Konkerkab) I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Gorontalo Masa Bakti 2025–2030 di Grand Q Hotel Gorontalo, Sabtu (18/7/2026).
Bupati Sofyan mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah antisipatif dengan mengalokasikan anggaran pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu hingga Desember 2026.
Bahkan, kata dia, keberlanjutan pembiayaannya juga telah menjadi perhatian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
“Saya sudah menginstruksikan TAPD agar PPPK Paruh Waktu tidak dirumahkan. Anggaran gaji mereka sudah kami siapkan hingga Desember 2026,” tegas Sofyan.
Selain memberikan kepastian status kerja, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga memperluas perlindungan bagi PPPK Paruh Waktu melalui kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas II dan program Taspen Accident.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada para aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati menilai, peningkatan kesejahteraan aparatur, khususnya tenaga pendidik dan tenaga teknis yang berstatus PPPK Paruh Waktu, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di hadapan pengurus dan anggota PGRI Kabupaten Gorontalo, Sofyan juga berharap organisasi profesi tersebut terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi para guru serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gorontalo.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo, Rapia Bahoea, mengatakan Konferensi Kerja I PGRI menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program organisasi sekaligus menyusun arah kebijakan lima tahun ke depan.
Menurutnya, sinergi yang selama ini terjalin antara PGRI dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menjadi modal penting dalam memperkuat kualitas pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan guru di daerah.
Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menegaskan bahwa keberpihakan terhadap kesejahteraan aparatur tidak hanya diwujudkan melalui kepastian status kerja, tetapi juga melalui perlindungan sosial yang memungkinkan mereka bekerja lebih tenang, produktif, dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Beju)
