Carut Marut Program BPNT, AMMPD Kembali Geruduk Kantor Bupati Gorontalo

297

RELATIF.ID, KABUPATEN GORONTALO__Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) datangi kantor Bupati Gorontalo dan kantor BRI Cabang Limboto guna mengaspirasikan dugaan permainan Bantuan Sosial (Bansos) BPNT, Kamis (24/06/2021).

Selain menyampaikan ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), juga masa aksi meminta agar pemerintah daerah mengganti Bank penyalur yakni BRI (Bank Republik Indonesia).

Dalam orasinya masa aksi meminta dalam penyaluran bantuan di perhatikan kualitas setiap masing-masing bahan pokok yang akan di terima Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena selama ini masih ada beberapa bahan yang tidak memenuhi syarat kualitas atau busuk.

“Apa yang menjadi kendala pemerintah daerah takut mengganti bank penyalur, apakah pemerintah daerah ada hutang, kami juga meminta para pendamping dan siapa saja yang bermain dalam bansos BPNT untuk di beri sanksi,” papar Taufik Buhungo perwakilan masa aksi.

Rahmat Mamonto menyampaikan aspirasi di hadapan Sekretaris Daerah

Selain itu Rahmat Mamonto sebagai koordinator aksi menambahkan, Bank penyalur untuk program BPNT saat ini harus di ganti, karena ada beberapa E-Warong yang tidak sesuai ketentuan di dalam Pedoman Umum (Pedum) bahkan Permensos beroperasi.

“Kami minta juga untuk pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Satgas Bansos tegas pada oknum-oknum yang bermain dalam program BPNT ini, Jangan sampai yang seharusnya mendampingi dan yang mengevaluasi serta memonitoring program tapi mengambil keuntungan di dalamnya,” paparnya

Sementara itu, saat menerima masa aksi Sekretaris Daerah Hadijah U. Tayeb menyampaikan jika selama ini pemerintah terus melakukan koordinasi terutama program BPNT.

“Kami pemerintah daerah selalu mengkoordinasikan untuk program BPNT, untuk masyarakat yang menerima bantuan tidak sesuai atau busuk tolong sampaikan datanya pada kami. Nanti akan kami telusuri E-Warong mana saja itu,” ujarnya

“Pak Bupati sudah tegaskan untuk program BPNT saat ini harus mengambil pangan lokal yang berkualitas, untuk Kabupaten sendiri sudah disepakati untuk beras kita mengambil medium. Untuk bank Himbara bukan kewenangan pemerintah daerah karena selama ini dana langsung ke KPM itu sendiri,” Lanjut Hadijah

Panglima ASN juga memperingati para E-Warong yang didalamnya ada pemasok agar melakukan yang terbaik dan menjaga kualitas bahan pokok BPNT.

“Kami ingin tegaskan, tolong para pemasok untuk memperhatikan kualitas yang akan di salurkan, karena kami tidak menentukan suplier. Jika kami temukan ada yang menyalurkan tidak sesuai akan kami tindaki,” tegas Hadijah. (Win/Relatif.id)

You might also like
Verification: 436f61bca2cedeab