kpr subsidi gorontalo (970 x 250 piksel) (2)
kpr subsidi gorontalo (970 x 250 piksel) (2)
previous arrow
next arrow
BeritaBone Bolango

Desa Toto Utara Jadi Contoh Penguatan Tata Kelola Desa Antikorupsi di Bone Bolango

88
×

Desa Toto Utara Jadi Contoh Penguatan Tata Kelola Desa Antikorupsi di Bone Bolango

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa saat menghadiri pada Penilaian Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Gorontalo di Desa Toto Utara (Dok. Diskominfo).

RELATIF.ID, GORONTALO – Desa Toto Utara, Kabupaten Bone Bolango, menjadi salah satu desa yang berhasil masuk tahap penilaian dalam ajang Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Gorontalo.

Keberhasilan ini dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, yang hadir dan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut, menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari desa melalui penguatan sistem dan pembinaan menyeluruh.

“Mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi, semuanya harus berjalan dengan transparan. Program dan anggaran wajib diketahui oleh masyarakat,” tegasnya, Kamis (9/10/2025).

Iwan menambahkan bahwa masyarakat berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip transparansi.

“Pemerintah desa tidak boleh anti kritik. Justru kritik merupakan komitmen kita bersama untuk memperbaiki tata kelola. Kami berharap penilaian ini tidak hanya sekadar lomba, tetapi benar-benar menjadi model yang bisa diterapkan di semua desa di Bone Bolango,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda Bone Bolango menekankan pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan program desa.

Menurutnya, penguatan tata kelola desa merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim II Penilai Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Gorontalo, Misranda E.U. Nalole, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dengan penerapan di lapangan.

Dari 15 desa yang telah diverifikasi sebelumnya, hanya tiga desa yang berhasil masuk tahap penilaian, termasuk Desa Toto Utara.

“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBDes benar-benar melibatkan masyarakat dan diketahui oleh mereka. Penilaian ini diharapkan tidak hanya formalitas, melainkan diterapkan dalam keseharian penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelas Misranda.

Menarik Untuk Anda :  Quick Count PSU Pilakada Gorontalo Utara, Thariq-Nurjanah Unggul, Balikkan Keadaan

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo itu berharap kegiatan penilaian ini menjadi momentum penting dalam memperkuat praktik pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel, sekaligus menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Gorontalo. (Beju)

kpr subsidi gorontalo (970 x 250 piksel) (2)
kpr subsidi gorontalo (970 x 250 piksel) (2)
previous arrow
next arrow
IKLAN 357 STUDIO 312