Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Kembali Hentikan Penuntutan Perkara Lewat Restorative Justice

225

RELATIF.ID, GORONTALO___Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo kemudian hentikan penuntutan perkara melalui Restorative Justice atau keadilan Restorative.

Ini merupakan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dengan cara musyawarah/mediasi sehingga perkara dapat diselesaikan diluar persidangan.

Restorative Justice sendiri berlangsung di Ruang Video Confrence Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Rabu (06/07/2022).

Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum dengan cara penghentian penuntutan dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum.

Berkaitan dengan hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Armen Wijaya, S.H., M.H didampingi Fenny Haslizarni selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan serta Ni’matul Ulya, S.H. selaku Penuntut Umum yang menangani perkara atas nama tersangka Anwar Idrus Alias Kano Alias Ka Kano melaksanakan ekspose di hadapan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Fadil Jumhana dan Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H., M.H. Ekspose Restorative Justice yang dilaksanakan dihadiri juga oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Sila Pulungan, S.H.,M.H bersama Asisten Pidana Umum Soehardjono, S.H.,M.H. serta seluruh kasi pada bidang tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Lewat paparannya, Armen Wijaya mengajukan permohonan Restorative Justice atas perkara dengan tersangka Anwar Idrus Alias Kano Alias Ka Kano yang disangka dengan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara virtual kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Dr. Fadil Zumhana, dimana sebelumnya telah dilaksanakan mediasi yang melibatkan Anak Korban, Pendamping Anak korban yaitu Orang tua Anak, Kepala Dusun 1 selaku tokoh masyarakat serta penyidik Polsek Telaga Kabupaten Gorontalo, dengan kesimpulan bahwa korban telah memaafkan tersangka dan tersangka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah mendengar paparan Restorative Justice dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, akhirnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui permohonan Restorative Justice yang diajukan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dengan beberapa alasan yaitu :

Tersangka Anwar Idrus Alias Kano Alias Ka Kano baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum; Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan Anak korban beserta orang tua Anak Korban sudah memberikan permohonan maaf.

Tersangka Anwar Idrus Alias Kano Alias Ka Kano berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.

Antara tersangka dan orang tua anak korban bertetangga rumah, sehingga dengan adanya perdamaian diharapkan hubungan kemasyarakatan diantara keduanya akan kembali berjalan degan baik.

Tersangka Anwar Idrus dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, Masyarakat merespon positif.

Alasan tersangka melakukan kekerasan terhadap Anak Korban tersebut karena Tersangka melihat Anaknya yaitu Saudari Putri didorong oleh Anak Korban hingga terjatuh di tanah dan menangis sehingga Tersangka dengan spontan menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena di pipi kiri Anak Korban.

Setelah Restorative Justice disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum maka akan segera diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.

Penghentian Penuntutan melalui Restorative Justice selain untuk mengembalikan kepada keadaan semula sebagaimana asas restitutio in integrum, juga mengedepankan asas Ultimum remedium yang artinya penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum, dimana kita ketahui bahwa penjara tidak sepenuhnya berhasil merubah seorang pelaku tindak pidana menjadi lebih baik.(Win/Relatif.id).

You might also like
Verification: 436f61bca2cedeab