RELATIF.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut harta kekayaan Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total harta yang dimiliki Wahyudin periode 2024, minus Rp 2 juta.
Adapun harta yang dilaporkan ialah, rumah warisan senilai Rp 180 juta, dan kas atau setara kas sebesar Rp 18 juta.
Bahkan, dilaporkan juga Wahyudin memiliki utang Rp 200 juta, sehingga total harta kekayaannya minus.
Meskipun begitu, KPK tetap akan melakukan pengecekan untuk memastikan LHKPN yang dilaporkan benar dan tidak hanya sekedar mengisi.
“Kami akan cek kesesuaian pelaporannya,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Minggu (21/9/2025).
Ia juga berpesan kepada penyelenggara negara agar jujur dalam pengisian LHKPN.
“Hal ini untuk memastikan agar pelaporan LHKPN tidak hanya untuk formalitas memenuhi kewajibannya saja, namun juga harus jujur dalam pengisiannya,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai penyelenggara negara harusnya menjadi suri tauladan bagi masyarakat dalam pencegahan korupsi.
“Karena sebagai penyelenggara negara seharusnya juga menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam komitmen pencegahan korupsi,” pungkasnya.
Wahyudin Moridu sendiri sudah dipecat dari anggota partai PDI Perjuangan oleh DPP pada Sabtu, 20 September 2025, setelah ucapannya akan merampok uang negara viral di media sosial.
Namun, kasusnya masih proses pendalaman oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo untuk disidangkan. (Beju)
Sumber: detik.com
