RELATIF.ID, GORONTALO – Tak semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berujung tindak pidana korupsi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan
Demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Bone Bolango, Fredy Lasut, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lebih banyak berisi rekomendasi administratif dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Ia menjelaskan, LHP sejatinya merupakan instrumen akuntabilitas yang dirancang untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Temuan audit tidak otomatis tindak pidana. Banyak di antaranya bersifat administratif, kelemahan sistem pengendalian intern, atau ketidakpatuhan yang bisa diperbaiki,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).
Olehnya, masyarakat tidak perlu terburu-buru menafsirkan dan menyimpulkan temuan audit sebagai vonis korupsi.
“Jika ada indikasi kerugian negara, mekanismenya jelas: pemulihan, penyetoran, koreksi prosedur, dan bila memenuhi unsur, dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum,” tegas Fredy.
Ia juga menyatakan, bahwa tujuan utama dari LHP adalah memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) berjalan lebih tertib, efektif, efisien, dan sesuai aturan.
Jenis temuan yang umumnya ditemukan dalam laporan BPK antara lain, kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap regulasi, serta potensi atau kerugian keuangan yang harus dipulihkan.
Inspektorat juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi LHP.
Rencana itu kemudian harus dilengkapi dengan penanggung jawab, jadwal, serta bukti penyelesaian.
Bagi OPD yang menemukan adanya kerugian, langkah pemulihan seperti penyetoran ke kas daerah atau negara serta perbaikan prosedur menjadi kewajiban agar kesalahan serupa tidak berulang.
Laporan progres tindak lanjut, sambung Fredy, wajib disampaikan secara berkala kepada Inspektorat dan BPK sesuai mekanisme.
Dalam proses ini, OPD didorong untuk berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), guna mendapatkan asistensi penyelesaian temuan sekaligus memperkuat sistem pengendalian intern.
Fredy Lasut turut mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindak lanjut LHP.
Dengan begitu, ia berharap, publik dapat membaca secara menyeluruh isi laporan, agar dapat membedakan antara pelanggaran administratif yang bisa diperbaiki dengan pelanggaran berindikasi pidana.
“Kami terbuka untuk dialog dan klarifikasi. Fokus kami ada dua, yaitu pemulihan serta koreksi atas kekurangan yang ditemukan, dan pencegahan agar tidak berulang melalui pembenahan sistem, pelatihan, serta digitalisasi proses,” tuturnya.
Untuk temuan LHP BPK yang berdampak finansial, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga menempuh mekanisme Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TP-TGR).
Majelis yang dibentuk kepala daerah ini bersifat kolegial lintas OPD, dengan tujuan memastikan pemulihan berjalan objektif, akuntabel, dan sesuai hukum.
Lembaga tersebut berperan menelaah berkas klarifikasi Inspektorat, menetapkan besaran kerugian, hingga merekomendasikan skema pemulihan, baik melalui setoran sekaligus, cicilan, pemotongan penghasilan, maupun pemanfaatan jaminan.
Selain itu, MP-TP-TGR juga memastikan kepatuhan dan keadilan dengan memberi ruang keberatan, mengarahkan penagihan lanjutan, hingga menempuh jalur hukum jika diperlukan.
Dengan berbagai langkah itu, Inspektorat Daerah Bone Bolango menegaskan komitmennya untuk menuntaskan tindak lanjut LHP BPK secara cepat, transparan, dan dapat diverifikasi, sehingga tata kelola pemerintahan daerah semakin akuntabel dan terpercaya. (Beju)
