RELATIF.ID, GORONTALO__Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diputuskan beberapa waktu lalu terkait aduan YLBHI untuk ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo terus berpolemik.
Dan berkaitan dengan hal ini, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wahyudin M. Akili saat dimintai tanggapan, menyampaikan bahwa semua jenis pekerjaan atau profesi yang dijalani semua mengandung potensi resiko, tidak terkecuali penyelenggara Pemilu.
“Kami penyelenggara pemilu punya kewajiban untuk menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kode etik penyelenggara Pemilu.” Ujar Wahyudin. Rabu (20/12/2023).
“Dalam perjalanan pekerjaan yang dijalani terdapat dugaan pelanggaran kode etik maka negara menyiapkan kanalnya melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan apa yang diputuskan oleh DKPP harus dihormati karena DKPP adalah satu kesatuan yang utuh sebagai penyelenggara Pemilu.” Tambahnya.
Menurutnya, Bawaslu adalah lembaga yang terbuka hal ini sudah terkonfirmasi dengan berbagai penghargaan yang diterima oleh Bawaslu saat ini.
“Program pengawasan partisipatif adalah cerminan Bawaslu sebagai lembaga yang terbuka dengan menghargai partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu.” Kata Wahyudin.
Mantan ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo ini menegaskan, segala bentuk masukan maupun kritikan yang sifatnya konstruktif demi perbaikan pasti akan diterima.
“Oleh karena itu segala bentuk masukan yang konstruktif dari semua pihak termasuk pegiat pemilu untuk perbaikan lembaga sangat kami hargai untuk penyempurnaan kerja-kerja kelembagaan.” Tegas Wahyudin. (Win/Relatif.id).
