RELATIF.ID, GORONTALO – Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Gorontalo menghasilkan enam rekomendasi strategis.
Enam rekomendasi ini lahir dalam Muswil yang digelar di salah satu hotel di Kota Gorontalo, Sabtu (3/1/2026).
Adapun isi utama dari rekomendasi itu diantaranya ialah: mengusulkan Awaludin Pauweni sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo periode 2026–2031, dan juga menerima laporan pertanggungjawaban DPW PPP periode 2020–2025.
Rekomendasi ini dilayangkan oleh enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo melalui pandangan umum dalam tahapan paripurna Muswil.
Menerima Laporan Pertanggungjawaban
Ketegangan terjadi ketika forum Muswil DPW PPP Provinsi Gorontalo memasuki tahapan paripurna atau Pleno II.
Dalam tahapan itu, tiap DPC diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan oleh kepengurusan DPW PPP Provinsi Gorontalo periode sebelumnya, yang dipimpin Nelson Pomalingo.
“Pada tahapan paripurna kedua, pertanggungjawaban DPW periode 2020–2025 ditanggapi oleh DPC. Itu namanya pandangan umum,” ujarnya.
Dari pandangan umum tersebut, kata Awaludin, rekomendasi yang diusulkan oleh enam DPC Kabupaten/Kota itu menjadi keputusan Muswil.
“Rekomendasi itu, menerima hasil laporan pertanggungjawaban Pak Nelson sebagai Ketua DPW sebelumnya,” kata Awaludin.
Sikap Politik DPW Terhadap Ketua Umum Dan Presiden
Selain itu, Muswil juga menghasilkan sikap politik PPP Gorontalo di tingkat nasional.
Seluruh DPC dalam rekomendasi bersepakat mendukung Ketua Umum PPP hasil Muktamar X, Muhammad Mardiono.
“Rekomendasi dukungan terhadap Ketua Umum Muhammad Mardiono hasil Muktamar X. Jadi, kita DPC-DPC sepakat mendukung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muswil PPP Gorontalo juga merekomendasikan dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Berikut, mendukung program Presiden Prabowo. Ini rekomendasi dari DPC-DPC,” tambahnya.
Nelson Pomalingo Diusulkan ke DPP
Rekomendasi berikutnya yang dihasilkan melalui Muswil adalah, mengusulkan Nelson Pomalingo agar diakomodasi dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Hal ini diketahui, telah dikomunikasikan dengan baik secara organisasi.
“Rekomendasi yang berikut mengusulkan ke DPP agar Pak Nelson ini diakomodir dalam kepengurusan DPP, dan itu sudah dikomunikasikan lebih awal. Jadi tinggal penguatan secara organisasi,” ungkap Awaludin.
DPC Bulatkan Awaludin Pauweni sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo
Yang menjadi inti utama dari rekomendasi dalam Muswil tersebut ialah, usulan enam DPC Kabupaten/Kota yang secara bulat mengajukan nama Awaludin Pauweni sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo periode 2026–2031.
“Semua teman-teman DPC mengusulkan saya untuk menjadi Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo periode 2026–2031. Itu rekomendasi dan sudah masuk dalam keputusan sidang-sidang Muswil,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa, usulan ini merupakan hasil pleno kedua Muswil.
“Jadi itu Pleno II mengusulkan saya sebagai ketua,” kata Awaludin.
Pembentukan Tim Formatur dan Kewenangan DPP
Meski diusulkan secara bulat, namun sesuai mekanisme partai, Awaludin, belum sepenuhnya ditetapkan sebagai ketua terpilih.
Sebab, berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi (PO) PPP, penentuan ketua dilakukan melalui tim formatur yang telah dibentuk.
“Mekanisme yang berlaku di kita, rekomendasi dari DPC-DPC itu belum otomatis sudah ketua terpilih. Belum,” jelasnya.
Tim formatur yang dibentuk berjumlah lima orang, terdiri dari unsur DPP, DPW, dan DPC Kabupaten/Kota.
“Formature berjumlah lima orang. Pertama dari unsur DPP yang ex officio sebagai ketua formatur. Kedua dari unsur DPW, terpilih Ibu Nispiati Ilahude. Kemudian saya dari kabupaten/kota, Ibu Kusu dari Bone Bolango, dan Ajan,” paparnya.
Tugas utama tim formatur, lanjut Awaludin, adalah menyusun kelengkapan kepengurusan DPW PPP Provinsi Gorontalo periode selanjutnya.
“Tugas formature menyusun kepengurusan, ketua dan majelis-majelisnya, sekretaris, bendahara, dan seluruh perangkat DPW,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh rekomendasi dari tiap-tiap DPC ini, termasuk usulan namanya sebagai ketua, akan menjadi referensi utama bagi tim formatur.
“Enam DPC Kabupaten/Kota mengusulkan saya sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo. Itu bulat,” tegas Awaludin.
Lalu bagaimana jika terjadi ketidaksepakatan di internal tim formatur dalam menyusun kepengurusan periode selanjutnya? Awaludin menjawab, dalam AD/ART PPP, maka kewenangan akan diambil alih oleh DPP.
Syukurnya, kondisi itu tidak terjadi. Seluruh rangkaian Muswil DPW PPP Provinsi Gorontalo berjalan dengan tertib.
“Tapi ini kan enam DPC sudah sepakat,” pungkasnya. (Beju)
