RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali meraih predikat kinerja sangat baik tingkat nasional di bidang pelayanan publik.
Pada Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Bone Bolango berhasil meraih predikat Kinerja Sangat Baik dengan nilai 87,872, meningkat 6,548 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone Bolango, Dian Susilo Rahadjo Tjarbos mengatakan, peningkatan ini menjadi indikator membaiknya kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha yang terus dibangun Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di bawah kepemimpinan Bupati Ismet Mile dan Wakil Bupati Risman Tolingguhu.
“Hasil penilaian tahun ini mencapai 87,872 atau naik 6,548 poin dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh nilai 81,324. Alhamdulillah Bone Bolango berhasil meraih predikat Kinerja Sangat Baik,” ujar Dian kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Dian menjelaskan, berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, penilaian ini bertujuan mengukur kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagai upaya meningkatkan kemudahan investasi di Indonesia.
Evaluasi dilakukan secara nasional terhadap 544 pemerintah daerah yang terdiri atas 36 pemerintah provinsi, 415 pemerintah kabupaten, dan 93 pemerintah kota.
Proses penilaian diawali dengan pengisian data kinerja PTSP dan PPB melalui mekanisme penilaian mandiri oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi lapangan oleh surveyor yang ditunjuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dilanjutkan dengan penetapan nomine, penilaian akhir, hingga pemberian penghargaan melalui Anugerah Layanan Investasi (ALI).
Menurut Dian, kenaikan nilai yang diraih Bone Bolango mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pembenahan tata kelola pelayanan perizinan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Tidak hanya mempercepat proses layanan, pemerintah daerah juga terus meningkatkan aspek kepastian hukum, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin profesional, transparan, cepat, dan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Beju)
