RELATIF.ID, GORONTALO__Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo lakukan pertemuan bersama BPJS Kesehatan, KPU dan Bawaslu guna membahas petugas pemilu dan pilkada 2024 memiliki kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rapat tersebut berlangsung di ruang madani Kantor Bupati Gorontalo, Senin (05/02/2024).
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir mengatakan komitmen pemerintah daerah untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo bisa mengakses layanan dasar kesehatan benar-benar diwujudkan di tahun ini.
“Dimana kami bertekad bahwa masyarakat Kabupaten Gorontalo 100 persen itu masuk BPJS, termasuk didalamnya juga adalah penyelenggara pemilu,” ujar Roni Sampair
Dari jumlah penyelenggara pemilu 14.000 yang terdiri dari 12.259 KPU dan 1.841 Bawaslu, ungkap Roni, itu sudah 90 sekian persen sudah masuk kepesertaan BPJS.
“Di KPU masi ada 7 yang masi proses diaktivasi, dan di Bawaslu ada 446 orang, dan tadi keputusan rapat kita bahwa sisa yang belum tercover dari BPJS itu insyaallah kita masukan sebagai peserta BPJS”, kata Roni
Dengan demikian, Roni menjelaskan komitmen pemerintah daerah untuk membatu penyelenggara pemilu di Kabupaten Gorontalo itu terlaksana dengan baik.
“Kita berupaya bahwa penyelenggara pemilunya harus dalam keadaan sehat, hingga demikian mereka bisa melaksanakan tugas,” jelasnya
Selain itu, Roni menyampaikan untuk iuran BPJS didanai oleh pemerintah daerah (APBD)
“Kalau untuk kepesertaan itu, Untuk BPJS Kesehatan ditanggung terus karna itu melekat di Pemerintah Daerah, bukan saja untuk penyelenggara pemilu, tapi kita sudah dari awal seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo itu ditanggung selama setahun termasuk Pilkada juga,” pungkasnya
Pewarta : Beju
