Perhelatan penyelenggaraan pemilihan umum tahu 2024 dimulai, Komunitas Pegiat Pemilu (KiP) Gorontalo, Ahmad meminta jajaran Bawaslu tidak mencederai nila-nilai Demokrasi Indonesia dan seleksi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan yang tahapannya serenntak digelar sejak 10 September hingga 3 November mendatang.
Apakah kalimat Bawaslu Terbuka Pemilu Terpercaya hanya sebagai jargon belaka saja, Bawaslu dikenal sebagai tonggak demokrasi mestinya tampil sebagai garda terdepan juga teladan utama mengamalkan nilai-nilai demokrasi.
Belum lama ini Bawaslu mempublikasikan untuk kesekian kalinya meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik, kategori Lembaga Negara Nonstruktural terbaik dengan predikat informatif tetap tidak demikian nyatanya Bawaslu sendiri tidak transparan atau terbuka, faktanya hasil perolehan nilai CAT Panwascam tidak dipublikasikan.
Tahapan Pemilu 2024 Baru Dimulai, mestinya Bawaslu menjadi contoh untuk tebuka, tetapi jika lembaga negara dalam hal ini Bawaslu sendiri melanggar nilai-nilai demokrasi, maka habislah negara ini.
Ahmad mengatakan, seruan ini penting untuk mengantisipasi potensi politisasi yang tak demokratis dalam rekruitmen Panwaslu pasalya Tes Tertulis seluruh peserta tidak mengetahui nilai hasil ujian hingga tetapi nama-nama lolos sudah diumumkan.
Menurutnya, potensi politisasi yang tak demokratis itu tersirat dalam Petunjuk Teknis Tes Tertulis dan Wawancara Dalam Pelaksanaan Seleksi Panwaslu Kecamatan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
Ahmad “mengatakan dalam Petunjuk Tekhnis itu tidak diatur mengenai transparansi perolehan nilai tes tertulis calon Panwaslu.
Perolehan nilai tes tertulis tidak bisa diketahui publik begitu ujian tertulis selesai dilakukan.
Apakah Hasil ujian tes tertulis hanya boleh diketahui Bawaslu. “bisa jadi hasil tes tertulis itu hanya diketahui Tuhan dan Bawaslu itu sendiri”, katanya.
Metode seperti itu sangat tidak transparan dan berpotensi melahirkan kecurigaan pada publik, bahwa sistim penilaian diatur dan ditentukan Bawaslu RI.
hal tentunya tidak transparan serta Bawaslu RI semestinya transparan. Dimana letak nilai-nilai demokrasi dalam sistem tidak transparan begitu ?
Lantas jika memang begitu mekanismenya, lalu untuk apa ujian tes tertulis seleksi Panwaslu dilakukan dengan sistim online? Miris dan sangat disayangkan karena pelakasanaan sistem online berbiaya menggunan uang negara, tidak gratis.
“Metodenya online hasil tes offline, katanya perengkingan list yang muncul tak ada perolehan nilai, ini sangat tidak sehat. tentunya apa yang di lakukan Bawaslu merusak demokrasi. khawatirnya, masyaraat akan meragukan kualitas independensi, integritas dan netralitas jajaran pengawas pemilu.
Sementara selama ini Bawaslu RI dimana-mana menggaungkan jargon Berama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu ” Bawaslu Terbuka Pemilu Terpercaya”,
Bawaslu pun terus mensosialisasikan dan mengigatkan masyarakat tentang pemilu yang jujur adil serta bagaimana netralitas ASN dan TNI/Polri dalam pemilu. Program sudah tentu menggunakan uang negara. Sementara netralitas itu tak laksanakan dalam rekruitmen Panwaslu.
Dalam kesempatan itu, Ahmad pun menyerukan pada publik turut aktif mengawasi penyelenggara pemilu, tak terkecuali bwaslu maupun KPU. Sebab, kontrol publik merupakan poin penting dalam berdemokrasi.