RELATIF.ID, GORONTALO – Kontestasi politik Pilkada Gorontalo tahun 2024, turut diwarnai dengan isu dukungan Presiden kepada salah satu kandidat, yang memicu beragam tanggapan di kalangan politisi dan pendukung.
Penggunaan bahasa yang menyebutkan “dukungan Presiden Republik Indonesia” dalam kampanye kandidat tertentu mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Rezaldath Iyou, salah satu pendukung pasangan calon Nelson-Kris, memberikan pandangannya terhadap isu tersebut. Menurutnya, istilah “Presiden” seharusnya merepresentasikan kepemimpinan yang netral bagi seluruh rakyat, bukan sebagai pendukung politik praktis.
“Yang dikritisi sebenarnya adalah penggunaan bahasa dukungan dari Presiden. Kita perlu memahami perbedaan antara etika dan posisi organisasi,” ujar Reza kepada media ini, Minggu (27/10/2024).
Reza mengatakan, bahwa pilihan individu presiden di tempat pemungutan suara (TPS) adalah hak pribadi, namun sikap resmi atas nama lembaga pemerintah harus dijaga netralitasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti bahwa penggunaan istilah “Presiden” dalam konteks dukungan politik dapat menimbulkan kesan adanya campur tangan lembaga kepresidenan dalam Pilkada tersebut.
“Ketika istilah ‘Presiden’ ikut mendukung, ini bisa memberi kesan bahwa lembaga pemerintahan terlibat dalam kontestasi politik praktis. Hal ini tidak bisa dinormalisasi, dan jika ini memang terjadi, perlu adanya klarifikasi. Kita tidak ingin ada intervensi dari istana dalam Pilkada ini,” lanjutnya.
Selain itu, Reza juga menanggapi pernyataan politisi Wahidin Ishak yang mengaitkan posisi presiden dalam Pilpres dengan Pilkada.
“Jika hal ini benar, maka jangan kaitkan posisi Presiden dengan kandidat mana pun. Seharusnya Presiden adalah pemimpin bagi semua rakyat Indonesia, bukan milik satu kelompok atau kandidat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Reza menyampaikan, bawah Presiden sendiri telah menegaskan tidak akan ada campur tangan dalam perhelatan Pilkada 2024.
“Presiden sudah memberikan jaminan dalam sambutan resminya untuk tetap netral dalam Pilkada. Maka tidak perlu ada pihak yang merasa paling Presiden,” ujarnya, sembari menambahkan kesiapannya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Wahidin agar memahami etika, organisasi, dan sistem pemerintahan yang baik.
Penulis: Beju
