kpr subsidi gorontalo (970 x 250 piksel) (2)
kpr subsidi gorontalo (970 x 250 piksel) (2)
previous arrow
next arrow
Kabupaten GorontaloPolitik

Terlibat Dorong- Dorongan Dengan Pihak Keamanan, Mahasiswa Kecewa Tidak Ditemui Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo

312
×

Terlibat Dorong- Dorongan Dengan Pihak Keamanan, Mahasiswa Kecewa Tidak Ditemui Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo

Sebarkan artikel ini

RELATIF.ID, GORONTALO___Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Limboto gelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Gorontalo dan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Jumat (21/07/2023).

Suasana aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Limboto.

Saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gorontalo masa aksi merasa kecewa karena saat menyampaikan aspirasi tidak ditemui oleh para anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.

Dinosaur

Namun pada saat menyampaikan orasi masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Kabupaten Gorontalo sehingga terlibat dorong dorong dengan pihak keamanan dari jajaran Polres Gorontalo maupun Satpol-PP.

Dorong – dorongan saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Kabupaten Gorontalo.

Bahkan, ketika Sekretaris Dewan (Sekwan) menerima aksi dengan tegas masa aksi menolak dengan alasan ini bertemu langsung dengan anggota DPRD yang notabene tidak berada di kantor DPRD Kabupaten Gorontalo.

Dalam orasinya, salah satu masa aksi, Sahrul Lakoro mengungkapkan, kekecewaannya pada anggota DPRD Kabupaten Gorontalo pada hari kerja tidak berada di kantor perwakilan rakyat tersebut.

“Kami datang ingin menyampaikan aspirasi terkait masalah di daerah namun sayangnya tidak ada satupun anggota DPRD, yang seharusnya diberhentikan ada anggota DPRD bukan tenaga kontrak”, Ungkapnya.

Selain Sahrul Lakoro di tempat yang sama yang juga ketua HMI Cabang Limboto, Maskun Nuna meminta, DPRD Kabupaten Gorontalo harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya ketika melihat kondisi daerah saat ini.

“Sebagai lembaga yang di legitimasi oleh undang – undang dan rakyat seharusnya anggota DPRD berpihak sepenuhnya pada rakyat, karena masalah yang ada saat ini adanya pemberhentian tenaga kontrak dan kepala desa yang sudah berafiliasi dengan partai politik”, ujar Maskun Nuna.

Dengan tidak ditemui anggota DPRD masa aksi merasa kecewa dan mengancam akan kembali lagi dengan jumlah yang lebih besar.(Tim/Relatif.id).

Menarik Untuk Anda :  36 Peserta dari Berbagai Cabang Ikuti Intermediate Training HMI Cabang Limboto Tingkat Nasional
kpr subsidi gorontalo (970 x 250 piksel) (2)
kpr subsidi gorontalo (970 x 250 piksel) (2)
previous arrow
next arrow
IKLAN 357 STUDIO 312