RELATIF.ID, GORONTALO__Beberapa hari terakhir, ruang publik di Gorontalo diramaikan oleh isu yang menyeret nama Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, terkait dugaan pengusulan anak mantunya sebagai komisaris Bank SulutGo. Sebagai akademisi dan pengamat ekonomi daerah, saya merasa terpanggil untuk memberikan penilaian obyektif atas dinamika yang berkembang agar tidak menjebak masyarakat dalam pusaran opini yang tidak proporsional.
Pertama-tama, perlu dipahami bahwa pengangkatan komisaris bank daerah bukanlah kewenangan sepihak kepala daerah, melainkan keputusan kolektif yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di dalam forum tersebut, seluruh pemegang saham – termasuk pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dan Gorontalo – memiliki suara dan hak yang setara. Dengan demikian, mustahil satu pihak bisa memaksakan kehendaknya tanpa mekanisme musyawarah dan voting.
Lebih lanjut, setiap calon komisaris yang diajukan juga harus melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam proses ini, integritas, pengalaman, rekam jejak, dan kompetensi calon akan dinilai secara menyeluruh. Jika calon tidak memenuhi kriteria tersebut, maka secara otomatis tidak akan lolos seleksi, siapapun yang mengusulkannya.
Oleh sebab itu, saya memandang bahwa tuduhan nepotisme yang dialamatkan kepada Gubernur Gorontalo terlalu dini dan cenderung bersifat insinuatif. Kita tidak boleh terjebak pada prasangka hanya karena hubungan kekerabatan. Apakah seorang anak mantu tidak boleh berkompetisi secara terbuka hanya karena status keluarganya? Jika yang bersangkutan memiliki kapabilitas dan memenuhi seluruh syarat formal, mengapa harus didiskriminasi hanya karena hubungan darah?
Justru yang berbahaya adalah ketika ruang publik kita dipenuhi asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan menggiring opini seolah-olah ada intervensi tanpa bukti. Rasionalitas publik harus tetap dijaga. Kita harus belajar membedakan antara kritik yang konstruktif dan serangan yang bermuatan politis.
Bank SulutGo adalah lembaga keuangan publik yang mengelola kepercayaan masyarakat. Karena itu, marwah dan kredibilitasnya harus dijaga bersama – bukan dijadikan komoditas untuk menyerang pihak tertentu. Saya mengajak semua pihak untuk menahan diri dan membiarkan proses berjalan sebagaimana mestinya.
Jika kita terus menerus mempertanyakan niat seseorang tanpa memberikan ruang pada fakta dan prosedur, maka kita telah mengabaikan prinsip keadilan dan akal sehat yang menjadi fondasi demokrasi itu sendiri
