RELATIF.ID, GORONTALO – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), menuding PKS dan DPRD Provinsi Gorontalo terkesan melindungi Mustafa Yasin, anggota DPRD yang terseret skandal haji ilegal senilai miliaran rupiah.
Ketua JAMAN, Frankymax Kadir, menilai pernyataan Ketua DPW PKS H. Adnan Entengo, Ketua DPRD Thomas Mopili, dan Ketua BK DPRD Fikram Salilama, sebagi bukti lemahnya sikap lembaga politik dan legislatif dalam menegakkan etik dan hukum.
“Jangan lagi ada yang membela kader bermasalah seperti Mustafa Yasin. Dia ini sudah jelas-jelas menipu jamaah haji, memberangkatkan haji ilegal tanpa izin resmi, sehingga merugikan masyarakat dan mempermalukan lembaga DPRD. Kalau PKS dan DPRD tidak tegas, publik akan menganggap mereka ikut melindungi kejahatan,” kata Frankymax kepada media ini, Rabu (30/7/2025).
Menurutnya, pernyataan Ketua DPW PKS, Adnan Entengo yang menyebut Mustafa Yasin sedang berproses hukum dan tidak di tahan di Arab Saudi, hanyalah upaya mengaburkan fakta.
“Pak Ketua PKS jangan mau ditipu kadernya. Mustafa ini bukan bebas, dia jelas bermasalah hukum. Paspor ditahan karena hutang besar di Arab Saudi. Kalau dia bebas, kenapa sudah dua bulan lebih tidak bisa pulang? Ini sama saja ditahan,” sindirnya.
Selain itu, Frankymax juga membantah klaim PKS bahwa hanya ada 40 jamaah yang dibawa Mustafa. Sebab, menurut data yang diperoleh LSM Jaman, ada 65 jamaah yang diberangkatkan, dengan rincian 50 jamaah yang sampai di Jeddah, dan 15 lainnya tertahan di Singapura dan di Jakarta.
“Ketua PKS di Gorontalo harus bicara berdasarkan data, bukan membela kader. Fakta yang kami terima dari jamaah dan siaran langsung Mustafa sendiri menunjukkan jumlahnya 65 orang jamaah yang dia berangkatkan. Ini penipuan publik namanya,” ujar Frankymax.
Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa PT. Novavil Mutiara Utama milik Mustafa, sudah di Blokir Izin Umroh (PPIU) dan tidak mengantongi Izin Haji (PIHK)
“Ini pelanggaran berat. Mustafa Yasin anggota DPRD, tapi justru berani menjalankan bisnis ilegal. PKS jangan lagi pura-pura tidak tahu,” ucapnya.
Sebab itu, Frankymax juga mendesak DPRD agar bertindak tegas. Ia Menyentil keras pernyataan Ketua DPRD Thomas Mopili yang mengakui Mustafa tidak mengajukan izin cuti.
“Ini bukti pelanggaran etik dan tata tertib DPRD. Mustafa sudah lebih dari 10 kali absen rapat paripurna dan alat kelengkapan dewan (AKD). Ini pelanggaran berat, sanksinya bisa diberhentikan tidak hormat,” tegasnya.
Bahkan, Frankymax berdalih dan menyebut Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo tidak boleh hanya melempar bola panas ke partai PKS.
“BK punya mandat konstitusional di Pasal 201 UU 23 tahun 2014 untuk memproses pelanggaran etik. Kalau Mustafa sudah jelas melanggar, jangan tunggu PKS. Putuskan di BK, rekomendasikan PAW, dan serahkan ke pimpinan DPRD, lanjut kemudin ke Partai” jelasnya.
Kata dia, PAW adalah kewajiban, bukan pilihan. Frankymax menjelaskan, partai politik sebagai pengusung yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai Pasal 405 UU MD3 (UU No. 17 Tahun 2014) dan Pasal 193 UU 23 Tahun 2014.
“Mustafa ini jelas tidak layak secara moral, etik, dan hukum. Kalau PKS tidak segera pecat dan usulkan PAW, berarti mereka ikut merusak marwah partai dan DPRD,” tegasnya lagi.
Terakhir, Aktivis Gorontalo itu mengingatkan, jangan sampai lembaga DPRD dan partai politik bisa dikendalikan oleh seorang anggota dewan yang sudah terang-terangan melanggar hukum etik dan moral.
“Rakyat Gorontalo menunggu langkah tegas. Kalau PKS dan DPRD lambat, kepercayaan publik akan runtuh,” pungkas Frankymax. (Beju)
