RELATIF.ID, GORONTALO – Tahun 2026 akan menjadi babak baru bagi Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Gorontalo.
Tidak adanya alokasi dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membuat Kwarda harus menempuh jalan kemandirian penuh dalam menjalankan roda organisasi dan seluruh program pembinaan kepramukaan.
Meski begitu, kondisi tersebut tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan untuk membuktikan bahwa Gerakan Pramuka mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Sekretaris Kwarda Gorontalo, Abdul Rahim Labantu menilai, situasi ini merupakan tantangan besar bagi organisasi di tahun mendatang.
“Tantangan ke depan di tahun 2026 memang cukup besar karena Kwarda akan lebih mandiri dalam penganggaran. Hampir dipastikan tidak ada asupan dari pemerintah melalui APBD,” ujar Abdul Rahim Labantu, Senin (15/12/2025).
Pria yang akrab disapa Kak Gobel itu menegaskan, ketiadaan dana hibah bukan alasan untuk menghentikan aktivitas organisasi.
Sebab, menurutnya, Pramuka telah lama ditempa dengan nilai kemandirian, kreativitas, dan gotong royong, sehingga kondisi ini justru relevan dengan jati diri gerakan itu sendiri.
“Kami tidak melihat ini sebagai hambatan yang mematikan program. Kwarda akan berpikir kreatif bagaimana seluruh kegiatan di setiap bidang tetap berjalan. Pramuka adalah organisasi pembentuk karakter yang kuat,” katanya.
Optimisme tersebut juga ditegaskan dalam menyongsong agenda besar Jambore Nasional 2026. Kwarda Gorontalo memastikan tetap akan memberangkatkan kontingen, meskipun harus mengandalkan kemampuan dan sumber daya internal.
Komitmen itu, kata Abdul Rahim, merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap peserta didik Pramuka di Gorontalo agar tetap mendapatkan ruang pembelajaran, pengalaman kebangsaan, dan pembentukan karakter.
“Semangat Gerakan Pramuka tidak akan surut untuk mendidik anak-anak Gorontalo. Dengan atau tanpa dukungan anggaran, roda organisasi harus tetap berjalan,” pungkasnya. (Beju)
