RELATIF.ID, KABUPATEN GORONTALO – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menyatakan siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan kalangan pemuda dalam dialog publik yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Gorontalo.
Dialog publik itu digelar pada Sabtu malam (18/4/2026) di salah satu kafe ternama di Kecamatan Limboto.
Sugondo mengatakan, sejumlah masukan atau aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut dinilai konstruktif dan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, terutama dalam satu tahun kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus.
Salah satu poin yang disoroti adalah dorongan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Ini masukan yang sangat baik. Potensi PAD harus terus digali, termasuk dari sektor-sektor yang belum optimal. Dan menariknya, ini siap dikawal oleh teman-teman pemuda,” ujar Sugondo.
Selain itu, peran Sekda sebagai “panglima ASN” juga disoroti dalam menata aparatur sipil negara yang dinilai tidak bekerja optimal.
Menanggapi hal itu, Sugondo menyatakan siap mengambil langkah tegas terhadap ASN yang tidak disiplin maupun yang tidak mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.
“Ini juga rekomendasi yang luar biasa. Ke depan akan ada tindakan terhadap ASN yang tidak prosedural atau tidak menjalankan tugas dengan baik. Ini juga menjadi motivasi bagi kami,” katanya.
Dalam sektor ekonomi, penataan UMKM menjadi perhatian penting. Sugondo menegaskan bahwa program pemberdayaan harus tepat sasaran dan tidak didasarkan pada kepentingan tertentu.
“UMKM harus benar-benar menyasar pada masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan sekadar karena faktor kedekatan atau konstituen,” ujarnya.
Meski begitu, ia juga membuka ruang kolaborasi dengan pemuda untuk memaksimalkan pemanfaatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), termasuk jika diperlukan keterlibatan langsung dalam pengawasan dan pendampingan.
Sebab, menurut dia, keterlibatan pemuda dalam mengawal kebijakan pemerintah menjadi energi positif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gorontalo kedepan.
Lebih lanjut, Sugondo mengakui masih ada sejumlah janji pembangunan yang belum maksimal terealisasi, seperti penanganan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.
“Ini menjadi catatan penting yang harus kami pertanggungjawabkan. Ke depan, semua masukan ini akan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (Beju)
