RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Sebanyak 294 sambungan listrik baru dialokasikan untuk masyarakat Kabupaten Bone Bolango melalui Bantuan Pemasangan Listrik Baru (BPLB) yang bersumber dari APBN 2026.
Kuota itu merupakan bagian dari pembahasan Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029 yang dihadiri Asisten III Administrasi Setda Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, mewakili Bupati Bone Bolango Ismet Mile, di Kantor PT PLN (Persero) UP3 Gorontalo, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan itu melibatkan Kementerian ESDM, PT PLN, Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo untuk menyelaraskan kebutuhan dan usulan pengembangan akses listrik di wilayah perdesaan.
Dari total 294 sambungan yang dialokasikan untuk Bone Bolango, dua kecamatan saat ini telah masuk dalam usulan, yakni Kecamatan Kabila Bone dan Bone Pantai. Usulan tersebut mencakup delapan dusun.
Selain itu, Pemkab Bone Bolango masih membuka ruang bagi kecamatan lainnya untuk segera mengusulkan calon penerima, sehingga seluruh kuota yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Ichsan Budiman Wantogia mengatakan, percepatan pengusulan diperlukan agar masyarakat yang belum menikmati akses listrik secara optimal dapat segera terakomodasi.
“Untuk memenuhi kuota 294 sambungan ini, kami berharap kecamatan-kecamatan lainnya segera memasukkan usulan. Tentunya usulan tersebut nantinya akan mendapatkan rekomendasi dari Bapak Bupati selaku kepala pemerintahan daerah,” ujar Ichsan.
Menurutnya, program listrik perdesaan tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah. Akses listrik juga mendukung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, kegiatan ekonomi, penggunaan teknologi hingga akses terhadap informasi.
Karena itu, kebutuhan listrik di wilayah yang belum terakomodasi perlu dipetakan secara lebih baik. Data dari kecamatan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, kata Ichsan, siap mendukung proses tersebut melalui penyediaan data, koordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun komunikasi dengan pihak terkait.
Program Listrik Perdesaan 2026–2029 diharapkan dapat memperluas pemerataan akses listrik, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan dan kawasan yang masih memiliki keterbatasan layanan.
Dengan masih tersedianya kuota 294 sambungan, pemerintah daerah mendorong kecamatan lainnya untuk bergerak cepat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyampaikan usulan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Ketika listrik masuk ke sebuah rumah, yang ikut terbuka bukan hanya penerangan, tetapi juga kesempatan untuk belajar, bekerja, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga,” pungkasnya. (Beju)
