RELATIF.ID, LIMBOTO,__Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo kembali menggelar Rapat Lanjutan Pembahasan Koordinasi Terkait Kesiapan Dokumen APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Gorontalo, itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru, diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga beberapa anggota DPRD lainnya.
Rapat ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, dengan agenda utama memastikan kesiapan dokumen APBD T.A 2027 sesuai dengan Pagu Indikatif, serta melanjutkan pembahasan APBD T.A 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gorontalo.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD dan TAPD membahas secara detail keselarasan antara pagu indikatif, program prioritas daerah, serta kemampuan keuangan daerah agar penyusunan APBD 2027 berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Berkaitan dengan hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru, menegaskan pentingnya koordinasi yang intens antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar APBD 2027 benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kita ingin memastikan dokumen APBD 2027 ini siap, sesuai pagu indikatif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Karena itu koordinasi antara Banggar DPRD dan TAPD harus terus diperkuat, agar tidak ada lagi pembahasan yang tertunda,” ujar Roman Nasaru.
Roman juga meminta agar seluruh perangkat daerah dapat menyajikan data dan dokumen pendukung secara lengkap dan akurat, sehingga pembahasan di Banggar dapat berjalan efektif dan efisien.
Rapat lanjutan ini menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo untuk mengawal proses penyusunan APBD T.A 2027 secara terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.
DPRD dan TAPD sepakat untuk terus melakukan pembahasan lanjutan hingga seluruh dokumen APBD 2027 dinyatakan siap untuk dibahas ke tahap berikutnya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Rdx.


