RELATIF.ID, GORONTALO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Rakyat Gorontalo Peduli Lingkungan (APGPL) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Polda Gorontalo, Rabu (4/6/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang terjadi di Kabupaten Pohuwato.
Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan keresahan masyarakat sekaligus menegaskan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada institusi kepolisian. Adapun tuntutan yang mereka sampaikan yaitu:
Pertama, APGPL mendesak Polda Gorontalo untuk mengusut tuntas aktivitas pertambangan ilegal yang diduga melibatkan penggunaan alat berat, serta menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik operasi tersebut.
Kedua, mahasiswa meminta agar penertiban terhadap alat berat dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, serta menyasar semua kelompok yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal.
Ketiga, mereka mendorong Kapolda Gorontalo melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) untuk menyelidiki dugaan keterlibatan kelompok bernama “Tim Joker,” yang oleh massa aksi disebut sebagai jaringan mafia tambang ilegal di wilayah Pohuwato.
Koordinator aksi, Arya Sahrain, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak hanya menyampaikan aspirasi di tingkat daerah, tetapi juga telah mengambil langkah hukum lanjutan dengan menyampaikan laporan ke Mabes Polri.
“Jadi selain di Polda, tim kami saat ini sudah menuju ke Mabes untuk melaporkan maraknya pelaku PETI di Pohuwato,” ujar Arya kepada wartawan usai aksi.
Saat ditanya mengenai alasan pelaporan ke Mabes Polri, Arya menegaskan bahwa pihaknya kehilangan kepercayaan terhadap penanganan kasus oleh Polda Gorontalo.
“Dengan bukti yang ada maka kami yakin 100 persen Mabes akan menindaklanjutinya. Sementara di Polda hanya 20 persen, sementara 80 persen pihak Polda tidak akan menindaklanjutinya,” tandasnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan berakhir dengan damai. Mahasiswa berharap tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari institusi kepolisian, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Penulis: Beju
