Dit Polairud Polda Gorontalo Himbau Masyarakat Nelayan Tidak Gunakan Alat Penangkapan Ikan Tagahu

1,629

RELATIF.ID, GORONTALO__Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dit Polairud) Polda Gorontalo, himbau masyarakat nelayan Gorontalo untuk tidak menggunakan alat penangkapan ikan Tagahu.

 

Hal ini dikarenakan, alat penangkap ikan Tagahu yang biasa digunakan masyarakat Nelayan Gorontalo untuk menjaring ikan nike dengan jumlah yang besar dilarang disebabkan memiliki kesamaan pengoperasian dengan alat tangkap dilarang yaitu, Muro Ami berdasarkan KepmenKPRI No. 18 tahun 2021 tentang penetapan API dan ABPI di WPPNRI dan laut lepas serta penataan Andon penangkapan Ikan Pasal 7.

 

Berkaitan dengan hal ini, Dirpolairud Polda Gorontalo, Kombes Pol Saiful Alam menjelaskan, kelengkapan unit dalam proses penangkapan ikan menggunakan Tagahu.

 

“Adanya kapal dan dalam pengoperasiannya diperlukan 3-5 buah perahu, dimana sebuah perahu diantaranya berfungsi untuk membawa kantong, dan dua perahu lainnya untuk membawa sayap/kaki jaring masing-masing satu buah.”, Jelas Kombes Pol Saiful Alam. Sabtu (16/12/2023).

Dirpolairud Polda Gorontalo, Kombes Pol Saiful Alam.dok/ist.

“Adapun dua buah perahu lainnya untuk membawa atau mengantar tenaga-tenaga penggiring (penghalau) ikan ke tempat dimana ikan berada dan alat bantu.” Tambahnya.

 

Dirinya juga mengungkapkan adanya peran orang atau nelayan yang mengoperasikan muroami antara 20 sampai 24 orang. Seorang diantaranya berperan sebagai fishing master yang disebut tonas dan bertugas untuk memimpin jalannya penangkapan dan seorang sebagai penjaga atau pemegang kedua ujung kantong bila nanti jaring telah dipasang.

 

“Satu atau dua orang sebagai penjaga kantong bagian belakang. Empat sampai enam orang sebagai tukang penyelam, dan yang lain adalah sebagai pengusir ikan yang akan ditangkap.” Ungkap Kombes Pol Saiful Alam.

alat penangkapan ikan Tagahu yang berhasil di amankan Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Gorontalo.

“Adanya juga alat bantu yang digunakan dalam pengoperasian alat tangkap ini diantaranya adalah KOMPRESOR, selang sepanjang 50-100 meter sebagai penyuplai udara dari kompresor, serok untuk memindahkan hasil tangkapan dari kantong kedalam palkah. keranjang plastik untuk menyimpan hasil tangkapan, serta peralatan penyelamatan yang dipakai oleh penyelam seperti sepatu, masker, dan regulator atau morfis.” Lanjutnya.

 

Selain itu, kata Kombes Pol Saiful Alam bahwa alat bantu lain yang digunakan adalah Penggiring, terbuat dari tali yang panjangnya kurang lebih 25 m yang pada salah satu ujungnya diikatkan pelampung bambu, sedangkan ujung lainnya diikatkan gelang-gelang besi atau disebut ”kecrek”. Pada sepanjang tali ini juga dilengkapi dengan daun nyiur atau kain putih. Jumlah alat penggiring ini disesuaikan dengan jumlah nelayan yang nantinya bertugas sebagai penggiring kerah jaring atau memaksa ikan meninggalkan tempat persembunyiannya.

 

” Jenis alat tangkap ini tidak menggunakan umpan karena pengoperasiannya dengan cara menggiring ikan hingga masuk ke dalam jaring kantong. Tapi merusak biota laut dan mengganggu keselamatan dan kesehatan karena pengguna menggunakan komoressor yang tidak sesuai standarisasi”, Katanya.

Terakhir, Kombes Pol Saiful Alam menghimbau agar masyarakat nelayan tidak menggunakan alat penangkapan ikan Tagahu karena bisa merusak biota laut.

 

“Mari jaga laut Gorontalo, jangan gunakan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut, dan jika ditemukan akan dilakukan penindakan sesuai undang-undang yang berlaku yakni, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang CIPTA KERJA menjadi Undang-Undang.” Tegasnya.(Win/Relatif.id).

You might also like
Verification: 436f61bca2cedeab