RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih cermat memastikan kebutuhan wajib pemerintah terakomodasi dalam APBD Perubahan 2026.
Iwan mengingatkan, perubahan anggaran harus menjadi momentum untuk memeriksa kembali seluruh kebutuhan pemerintahan hingga akhir tahun, termasuk belanja operasional dan hak-hak aparatur.
Pesan tersebut disampaikan Iwan saat menjadi pembina apel kerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Lapangan Alun-Alun Bone Bolango, Senin (21/9/2026).
Menurut Iwan, APBD Perubahan harus menjadi ruang untuk memastikan kebutuhan aparatur maupun kewajiban pemerintah yang belum tertangani dapat segera diselesaikan.
“Insyaallah komitmen kita semua akan dituntaskan pada APBD Perubahan ini,” tegas Iwan.
Karena itu, ia meminta setiap perangkat daerah melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kebutuhan anggaran hingga penghujung 2026.
“Mulai dari belanja listrik, air hingga hak-hak aparatur harus dihitung secara cermat agar pelayanan pemerintahan tidak terganggu. Jangan sampai ada belanja listrik yang tidak cukup, air yang tidak cukup, atau hak-hak aparatur yang tidak terlayani sampai dengan akhir tahun 2026,” ujarnya.
Bagi Iwan, ketelitian dalam penyusunan anggaran menjadi penting karena APBD Perubahan bukan sekadar penyesuaian angka pendapatan dan belanja.
Selain itu, perubahan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan riil pemerintahan sampai tutup tahun, sehingga tidak ada kewajiban dasar yang terlewat akibat kekurangan perencanaan.
Terlebih, Bone Bolango telah memasuki penghujung triwulan ketiga. Ruang waktu untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan perencanaan semakin terbatas.
Olehnya, setiap OPD diminta kembali memeriksa kebutuhan anggarannya secara menyeluruh. Para perencana dan penyusun anggaran juga tidak hanya diminta melihat kebutuhan program, tetapi memastikan seluruh kewajiban pemerintah kepada aparatur dapat dipenuhi.
Iwan menekankan, keterbatasan sumber daya dan kemampuan keuangan daerah harus diikuti dengan ketelitian dalam menentukan prioritas.
“Dengan keterbatasan sumber daya, keterbatasan keuangan, mari terus kita berbuat yang terbaik untuk layanan masyarakat dan layanan daerah sesuai tugas pokok kita masing-masing,” tandasnya.
Menurutnya, ketepatan perencanaan dalam APBD Perubahan menjadi bagian penting untuk menjaga pelayanan pemerintahan tetap berjalan hingga akhir 2026. (Beju)
