“Perubahan adalah hukum kehidupan. Dan mereka yang hanya melihat ke masa lalu atau masa kini pasti akan kehilangan masa depan.”—JF Kennedy
RELATIF.ID, (OPINI) – Forum KAHMI Muda terlahir dari respons atas fenomena yang terjadi dalam tubuh KAHMI. Tepatnya pada ruang regenerasi yang seharusnya tercipta lebih dinamis, di mana kaum muda diberi kesempatan untuk berkontribusi nyata dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Forum ini berfokus memulai dengan langkah kecil membuka ruang ekspresi, aspirasi dan aksi anggotanya melalui WAG Kahmi Muda. Forum ini bukanlah perlawanan terhadap dominasi senior yang sering terjadi dan sering nampak pincang. Tapi merupakan wujud eksistensi generasi muda yang ingin membawa KAHMI ke arah yang lebih inklusif, progresif, dan relevan dengan tantangan zaman.
Dan yang paling penting, adanya saling asah, asih dan asuh antar generasi dalam sikap dan tindakan nyata ber-HMI di KAHMI sehingga ungkapan di atas tidak perlu terjadi. Kasian kader.
Datang Terlambat
Dua kata ini kayaknya sudah menjadi kebiasaan bahkan budaya di kalangan aktifis tak terkecuali di tubuh Kahmi. Setiap kali ada undangan kegiatan, sering menjadi yang terbelakang kalau tidak mau disebut “suka terlambat”. Kebiasaan ini kita sudah tahu dan paham, sering kali berakar dari kurangnya disiplin pribadi serta kurangnya penghargaan terhadap waktu orang lain.
Dalam organisasi, kebiasaan ini dapat menghambat efektivitas kerja, mengacaukan jadwal, dan menurunkan produktivitas tim. Sementara dalam kehidupan sosial, kebiasaan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan, mengganggu keharmonisan hubungan, dan menciptakan ketidaknyamanan bagi orang lain. Masyarakat yang terbiasa dengan ketidaktepatan waktu cenderung sulit berkembang karena kehilangan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab.
Kakanda Gub membuka dialog silaturrahim itu dengan sangat manis. Sebuah gambaran jelas tentang masa depan organisasi, dengan hanya dua kata sederhana, “datang terlambat”. Karena kita kebetulan bersamanya saat itu. Maka.. (rasa-rasa jo). Sekedar catatan, untung kami tidak datang terlambat.
Analogi Kolonel dan Jendral dalam Pengkaderan
Pengkaderan merupakan proses strategis dalam mencetak individu yang berkompeten, berintegritas, dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan dalam suatu organisasi atau komunitas. Tujuannya adalah membentuk kader yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai, visi, dan misi organisasi serta mampu mengemban tanggung jawab dengan penuh dedikasi.
Pengkaderan bukan sekadar transfer ilmu dan keterampilan, tetapi juga internalisasi nilai-nilai moral, loyalitas, dan jiwa kepemimpinan. Analogi kolonel dan jendral yang digunakan Kakanda Gub (melanjutkan sambutannya) menjadi advice cantik yang menyoal sistem pengkaderan kita selama ini.
Seorang Kolonel tidak serta-merta menjadi Jenderal tanpa proses tempaan yang panjang—ia harus melewati berbagai tahapan ujian, medan pertempuran, dan pembuktian kompetensi (wawasan, keilmuan dan keterampilan). Seorang jendral—pun paham, memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap kadernya yang sudah siap dan matang, naik pangkat, bahkan sampai menggantikannya.
Karena sejatinya, proses pengkaderan adalah proses regenerasi, proses yang sesungguhnya sangat dipahami sebagai inti mati—hidupnya organisasi.
Harapan dan Masukan
Pertemuan penuh rasa kekeluargaan itu berlanjut dengan penyampaian harapan dan masukan dari perwakilan Kahmi Muda yang sempat hadir. Secara garis besar, harapan dan masukan itu berupa;
1. Tentang Kemiskinan di Provinsi Gorontalo
Tingkat kemiskinan di Gorontalo yang mencapai 13,87% pada September 2024 jauh di atas rata-rata nasional (8,57%). Fakta yang lain menyebutkan bahwa ternyata dalam 15 tahun terakhir (2009-2024) meskipun persentasi kemiskinan terus menurun, namun jumlah orang miskin di daerah ini cenderung stagnan bahkan bertambah.
Hal ini menandakan ada yang salah dalam proses penanggulangan kemiskinan selama ini. Ke depan, saran kebijakan utama yang harus diambil, mestinya menyasar pada pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM dan potensi lokal antar wilayah di sektor pertanian, perikanan dan industri kreatif untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Lebih lanjut, pemerintah harus mempercepat investasi dengan memberikan perhatian serius dan insentif bagi sektor padat karya serta membangun infrastruktur ekonomi yang mendukung konektivitas wilayah dan daerah yang masih tertinggal di Provinsi Gorontalo. Lebarnya kesenjangan antara persentasi dan jumlah kemiskinan di perkotaan dan pedesaan adalah salah satu alasan mengapa hal itu wajib dilakukan. Selain tentu saja urusan wajib soal peningkatan kualitas SDM juga krusial melalui pendidikan vokasi, beasiswa, serta pelatihan kewirausahaan agar masyarakat lebih mandiri secara ekonomi.
Di sisi lain, efektivitas program perlindungan sosial harus ditingkatkan dengan memastikan subsidi dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Saran adanya pembaharuan DTKS yang valid untuk memperkuat program agar tidak ada lagi cerita lama tentang bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan tidak produktif.
Selain itu, perluasan akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan bagi kelompok rentan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan kombinasi strategi yang fokus, terukur, dan berkelanjutan, kita yakin, Gorontalo dapat menekan angka kemiskinan hingga mendekati rata-rata nasional dalam waktu dekat, sekaligus membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.
2. Tentang Peran Pemerintah Provinsi dalam Penyelesaian Masalah Pertambangan di Bone Bolango dan Pohuwato
Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu menerapkan pendekatan win-win solution yang mengakomodasi kepentingan masyarakat serta perusahaan tambang, dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan wawasan lingkungan.
Legalisasi dan pembinaan tambang rakyat bisa menjadi solusi agar penambang lokal tetap memiliki mata pencaharian tanpa harus beroperasi secara ilegal. Dengan sistem koperasi atau skema kemitraan dengan perusahaan tambang, masyarakat bisa mendapatkan akses teknologi ramah lingkungan, permodalan, serta pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, perusahaan harus diberikan kepastian hukum yang jelas, termasuk penyelesaian konflik lahan dengan transparansi dan prinsip keadilan, sehingga operasional mereka tidak terus-menerus dihadapkan pada resistensi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap investasi pertambangan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah, baik dalam bentuk tenaga kerja lokal maupun kontribusi pada pembangunan infrastruktur dan sosial.
Selain itu, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian konflik lahan dengan memastikan perusahaan membayar ganti rugi yang adil bagi masyarakat terdampak. Penting juga menjadi perhatian adalah rencana aksi revitalisasi lingkungan yang terdampak tambang legal maupun ilegal dengan program reboisasi dan pengolahan limbah yang efektif untuk mencegah bencana ekologis di masa depan.
3. Tentang Pemberdayaan Generasi Muda
Kemanakah ribuan lulusan perguruan tinggi di provinsi ini setelah menamatkan studinya? Apakah lanjut studi? Dapat pekerjaan? Menciptakan pekerjaan? Atau jadi pengacara? (pengangguran banyak acara).
Setiap tahun, ada ribuan lagi yang lulus dengan pertanyaan yang sama. Yang jelas, ada data yang menyebutkan bahwa kontribusi kelompok usia muda terhadap total pengangguran di Provinsi Gorontalo, yaitu sebesar 63,54%. Sangat besar. Data ini dipublikasikan dalam Jurnal Kependudukan Indonesia pada tahun 2022 yang mengkaji karakteristik sosiodemografi serta faktor-faktor yang mempengaruhi status Not in Education, Employment, or Training (NEET) di kalangan pemuda Gorontalo. Kemudian data terbaru, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024, sedikit meningkat menjadi 3,13%, naik 0,07 persen poin dibandingkan Agustus 2023.
Hal ini menyatakan bahwa persoalan lapangan kerja bagi generasi muda harus menjadi salah satu yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan Gusnar-Idah ke depan.
Untuk itu, pemerintah Provinsi Gorontalo munkin perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia usaha juga harus diperkuat untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Selain itu, pemerintah perlu mempermudah akses permodalan dan pembinaan wirausaha bagi lulusan perguruan tinggi, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang tersedia, tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja baru.
Ada juga usulan pemberdayaan sarjana muda melalui program desa atau kawasan percontohan (binaan) yang difasilitasi oleh pemerintah. Dengan langkah-langkah strategis dan terukur, diharapkan angka pengangguran usia muda di Gorontalo dapat ditekan secara signifikan.
Akhirnya, silaturrahim yang cukup makan waktu meski tak ada waktu makan karena sedang puasa Ramadhan, itu harus berhenti meski belum mencapai klimaknya. Banyak dari perwakilan forum ini belum sempat menyampaikan aspirasi atau sekedar “cuap-cuap” melepas kerinduan bertemu secara langsung dengan seniornya. Kakanda Gub sudah ditunggu tamu lain yang tak kalah penting dan pastinya punya agenda yang sama.
Diakhiri dengan salam-salaman dan foto bersama, terpancar aura bahagia dan optimisme dari para kader untuk mengawal pembangunan “Gorontalo Maju dan Sejahtera” lima tahun ke depan. Kahmi muda berkomitmen untuk Gorontalo, kita boleh sama-sama meng-hijau-kannya, tapi tidak untuk sama-sama meng-hitam-kannya. Dan yang pasti, “Jang Ba Lebe!”. Wallahu’alam. (Mad)
