RELATIF.ID, GORONTALO – Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional, puluhan massa yang tergabung dalam Jejaring Aktivis Perempuan dan Anak (Jejak Puan) menggelar aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, Jumat sore, 2 Mei 2025.
Aksi tersebut menjadi penanda kekhawatiran sekaligus kemarahan atas maraknya kasus kekerasan seksual, terutama yang terjadi di lingkungan pendidikan.
Dilansir dari samudranews.id, tepat pada pukul 16.00 WITA, massa mulai berkumpul di depan gerbang Polda Gorontalo. Mereka datang mengenakan pakaian serba hitam, sebagai simbol muramnya keadilan bagi para penyintas kekerasan seksual, utamanya perempuan dan anak.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah kasus kekerasan seksual yang menyeret nama mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo (UNUGo). Sudah satu tahun sejak kasus itu dilaporkan ke polisi, namun hingga kini belum ada kejelasan hukumnya.
“Kasus yang korbannya sebelas orang, pelakunya seorang profesor, masih mangkrak. Kami yang mendampingi kasus tersebut masih belum mendapat kejelasan,“ ujar Mega Mokoginta, perwakilan Jejak Puan di lokasi aksi.
“Momentum Hari Pendidikan Nasional ini, kami melakukan aksi, tuntutan atas kemarahan kami kepada siapa saja yang melihat kasus kekerasan seksual sebagai kasus yang biasa saja,” terang Mega dengan tegas.
Mega menuturkan bahwa tahun lalu mereka juga melakukan aksi serupa. Namun, hasilnya nihil. Tak satu pun dari tuntutan mereka dipenuhi.
“Gorontalo sering disebut Serambi Madinah, tapi yang terjadi belakangan sangat jauh dari frasa itu,” katanya.
“Kasus kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo dari tahun 2020 sampai tahun 2025 sangat meningkat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pelaku kekerasan kerap berasal dari kalangan elite.
“Dan anehnya, pelakunya justru orang-orang yang punya elektabilitas,” ucap Mega.
Berikut lima tuntutan yang dibawa Jejak Puan dalam aksi damai ini:
1. Mendesak Polda Gorontalo dan seluruh institusi kepolisian untuk mempercepat proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Salah satu kasus yang hingga kini tak kunjung mengalami perkembangan berarti adalah kasus mantan Rektor UNUGo, yang telah dilaporkan sejak satu tahun lalu.
2. Menuntut Polda Gorontalo dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengedepankan hak dan perlindungan terhadap korban dalam setiap tahapan proses hukum, termasuk menghadirkan keterangan dari ahli dan psikolog forensik yang independen dan profesional.
3. Meminta Polda Gorontalo agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual serta menunjukkan integritas penuh dalam setiap proses penyidikan. Jangan ada penghentian penyidikan terhadap kasus-kasus yang belum tuntas.
4. Mendesak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) untuk mencabut gelar akademik pelaku kekerasan seksual. Menurut mereka, gelar profesor tidak layak disandang oleh individu yang memanfaatkan relasi kuasa untuk melindungi tindakan tidak bermoral.
5. Menuntut keseriusan dari dinas yang menangani perlindungan perempuan dan anak dalam mendampingi korban kekerasan seksual. Alasan minimnya anggaran tidak boleh dijadikan tameng untuk lalai terhadap penderitaan korban.
Aksi ini pun kemudian ditutup dengan pembacaan puisi dan doa bersama, mengiringi harapan bahwa pendidikan tidak lagi menjadi ruang yang menakutkan bagi perempuan dan anak-anak. (Beju)
