RELATIF.ID, GORONTALO – Dalam rangka evaluasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang RPP Saronde, Kantor KPU Gorontalo Utara, pada Selasa (18/2/2025) ini dihadiri oleh Bawaslu dan perwakilan partai pendukung maupun pengusung peserta pemilu.
Ketua KPU Gorontalo Utara, Sofyan Jakfar, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah bagi semua pihak untuk mengkritisi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan Pilkada.
Sofyan mengatakan, masukan dan kritik dari peserta forum guna memperbaiki kekurangan yang terjadi selama proses Pilkada, mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan calon.
“Jika ada hal-hal yang perlu kita kritisi kemudian perlu kita perbaiki, maka tolong disampaikan pada forum ini,” ujar Sofyan.
Menurutnya, perbaikan regulasi sangat penting untuk memastikan Pilkada mendatang berjalan lebih baik dan lebih transparan. Sehingga, pihaknya mengundang peserta FGD untuk mengutarakan pendapat terkait regulasi maupun teknis pelaksanaan Pilkada yang dinilai kurang efektif.
“Kalau ada regulasinya yang menurut Bapak Ibu kurang dilaksanakan, mari kita bahas bersama. Baik yang merugikan peserta, KPU, Bawaslu, maupun pemangku kepentingan lainnya. Semua ini harus diperbaiki hingga penetapan calon terpilih,” jelasnya.
Sofyan menambahkan, bahwa tahapan Pilkada bukan hanya soal penyelenggaraan teknis, tetapi juga mencakup penguatan sistem yang lebih adil dan demokratis.
Oleh karena itu, pihaknya berharap, evaluasi ini bisa menghasilkan rekomendasi konkret yang akan menjadi bahan perbaikan untuk Pilkada ke depan.
“Mulai dari persiapan hingga pengusulan calon terpilih, apa saja yang perlu diperbaiki, mari kita diskusikan di sini agar pelaksanaan Pilkada berikutnya bisa lebih baik,” tukasnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pihak menyampaikan pandangan dan kritik terkait tahapan Pilkada yang telah dilaksanakan.
KPU Gorontalo Utara memastikan bahwa seluruh masukan yang diterima dalam FGD ini akan menjadi bahan kajian dalam perbaikan regulasi dan kebijakan kedepan.
Penulis: Beju
